JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Program Pelat Nomor Rumah di Jebres Dinilai tak Efektif

Program Pelat Nomor Rumah di Jebres Dinilai tak Efektif

95
BAGIKAN
Ilustrasi

SOLO – Program pembuatan pelat nomer rumah di wilayah Kelurahan Jebres mendapatkan tanggapan beragam dari warga. Hingga saat ini program tersebut terbilang tidak diminati masyarakat lantaran dinilai tak efektif.

Sejak diberikan surat edaran pada Januari 2017 ini baru lima RT yang bersedia membuat. Adapun RT yang berkenan membuat plat nomor ada di wilayah RT01/ RW03 sebanyak 44 warga, RT03/ RW12 sebanyak 60 warga, RT03 dan 04/ RW 23 sebanyak 325 warga, RT03/ RW26 sebanyak 53 warga.

“Kemarin sudah saya tawarkan kepada warga, cuman ya belum ada yang merespons,” ujar Ketua RT01/ RW20 Jebres, Suherman kepada Joglosemar, Jumat (12/5/2017).

Suherman berpendapat jika program tersebut akan lebih efektif jika diadakan di kawasan perumahan. Dia pun tidak bisa menyalahkan jika banyak warga di daerahnya kurang antusias mengikuti program tersebut.

“Kalau gratis mungkin warga mau, tapi kalau bayar ya warga keberatan. Lagian di sini cuman kampung kalau nanya alamat semua warga pasti kenal,” tutur Suherman. Informasi yang beredar untuk satu pelat nomor warga diminta membayar Rp 15.000

Hal senada juga diungkapkan Ketua PKK RT03/ RW20 Jebres, Rina Yuana mengungkapkan jika dia bersama sang suami yang juga ketua RT setempat sudah memberikan edaran kepada warga.

Namun hingga Jumat (12/5/2017) tidak ada warga yang mengajukan permohonan pembuatan pelat nomor rumah.

Secara terpisah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Jebres, Tri Sapto Handoyo mengungkapkan pihak kelurahan tidak mewajibkan pembuatan pelat nomor rumah.

Pembuatan pelat nomor rumah merupakan respons adanya tawaran dari CV Tunas Arta Lestari yang mengirimkan permohonan kerja sama kepada kelurahan.

Ia mengatakan dari kelurahan memang memberikan izin, hanya saja ditekankan selama pelaksanaan program tidak boleh ada paksaan kepada warga.

“Sebenarnya keberadaan plat nomor untuk memudahkan administrasi, surat menyurat. Namun dari LPMK menyerahkan keputusan kepada warga baik yang berkenan ataupun yang tidak berkenan” ungkap Tri.

#Kukuh Subekti