JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pusat Bentuk Tim Asistensi Keraton Kasunanan

Pusat Bentuk Tim Asistensi Keraton Kasunanan

36
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
KONFLIK KRATON SOLO- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (kiri) berjalan bersama Perwakilan Lembaga Dewan Adat, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger (kanan) menjelang pertemuan dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Subagyo HS dan dewan adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Sasana Sewako keraton setempat, Solo, Kamis (6/4) lalu. 

SOLO – Pemerintah Pusat telah membentuk Tim Asistensi atau pendamping untuk melakukan penataan dan penanganan secara fisik bangunan Keraton Kasunanan Surakarta.

Nantinya Tim Asistensi ini akan mendampingi Keraton Kasunanan Surakarta dalam upaya untuk membentuk badan pengelola dan mempersiapkan rencana proses revitalisasi bangunan cagar budaya tersebut.

Dalam Tim Asistensi tersebut melibatkan pemerintah dari pusat sampai daerah, keraton dan pemerhati budaya.

Dari pemerintah meliputi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Menteri Dalem Negeri, Menteri Pariwisata, Dirjend Kebudayaan, Dirjend Cipta Karya Kemen PU dan PR, Dirjend Polkum, Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Surakarta.

Kemudian dari perwakilan Keraton Kasunanan Surakarta antara lain KGPHPA Tedjowulan dan KGPH Benowo serta pemerhati cagar budaya Nina Akbar Tanjung.

“Tim Asistensi untuk menangani keraton sudah dibentuk pemerintah. Ini merupakan hasil rapat di Jakarta kemarin. Untuk penanggung jawab Anggota Watimpres, Subagiyo HS sedangkan tim ini diketuai Menteri Pariwisata, Arif Yahya,” terang Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (12/5/2017).

Tim ini secepatnya akan bekerja dan ditarget selama tiga bulan membentuk Badan Layanan Umum Pengelolaan Keraton. Pembentukan badan itu tertuang dalam Keppres 23/1988.

Tidak hanya itu, tim juga bertugas mempersiapkan rencana revitalisasi bangunan keraton, karena banyak bangunan itu yang kondisinya sudah rusak dan perlu perbaikan segera.

“Tim Asistensi ini fokusnya hanya penanganan fisik bangunan keraton saja, karena itu termasuk aset pemerintah. Itu tidak akan masuk dalam masalah budaya atau internal keraton. Kalau itu biar ditangani Sinuhun saja,” sambungnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menyatakan akan segera memperbaiki Museum Keraton baik secara fisik ataupun manajemen pengelolaannya.

Karena secara fisik kemungkinan masih bisa bertahan dan kokoh  hanya untuk daya tarik museum tentunya masih kurang.

“Kendati fisik masih kokoh tapi harus ada perbaikan. Saya sudah melihat kondisi museum secara langsung dan butuh perbaikan,” imbuhnya.

Lanjut dia, berdasarkan amanat Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setelah ditetapkan sebagai cagar budaya pengelolaan harus diikuti pembentukan badan nasional museum.

Badan pengelolaan dibentuk untuk merumuskan tentang pengelolaan Museum Keraton, termasuk masalah besaran tiket.

“Ini akan kita kerjakan setelah anggaran disiapkan. Untuk besarannya berapa kita belum tahu, karena harus dikaji terlebih dahulu dan diharapkan APBD Perubahan sudah siap, nanti tidak hanya lewat APBD tapi juga akan lewat CSR,” tandasnya.

#Ari Welianto

BAGIKAN