Quo Vadis Pembaruan SMK?

Quo Vadis Pembaruan SMK?

46

Ari Kristianawati
Guru SMAN 1 Sragen

Program pendidikan Vokasi sangat penting dan strategis bagi kemajuan industri maupun dinamika  perkembangan ilmu dan teknologi. Pendidikan Vokasi juga terkait erat dengan koneksitas dunia pendidikan dengan dunia usaha (industri). Negara yang maju secara ekonomi dipastikan pendidikan vokasi juga berkualitas.

       Gagasan memperbarui, mengembangkan dan merevitalisasi konsep serta implementasi pendidikan vokasi telah dilaksanakan selama hampir 10 tahun terakhir. Namun kebijakan terfokus skala nasional muilai digagas kembangkan sejak lahirnya Inpres No 9 tahun 2016. Inpres No 9 tahun 2016 menjadi landasan yuridis dan fundamen aksi strategis pengembangan pendidikan vokasi. Orientasi pokok pada revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diseluruh Indonesia.

      Sampai medio Mei 2017 jumlah SMK di Indonesia total mencapai angka 12.659 SMK yang tersebar di 34 provinsi. Kepemilikan SMK terbagi menjadi dua, antara milik pemerintah pusat/pemerintah daerah yang berjumlah 3.320 sekolah dan yang menjadi miliki swasta yakni 9.339 sekolah. Minat siswa sekolah menengah Pertama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK pada periode tahun 2016/2017 meningkat sebesar 32,9 %. Kini jumlah siswa SMK seluruh Indonesia mencapai 4.334.957 siswa, belum dikurangi jumlah siswa yang akan lulus pada bulan Mei 2017.

Baca Juga :  Revolusi Mental Guru

      Dilihat dari komposisi jumlah siswa yang bersekolah di pendidikan menengah umum dengan pendidikan vokasi memang belum menggembirakan, karena 67,2 % siswa sekolah menengah pertama lebih menyenangi melanjutkan studi di SMA. Dengan harapan mereka bisa melanjutkan studi ke  bangku perguruan tinggi umum atau kedinasan.

      Peran SMK dalam menyiapkan basis sumber daya manusia untuk mengisi pos lapangan kerja industrial masih sangat minim. Pun, penyerapan lulusan SMK oleh dunia Industri juga tidak optimal, yang disebabkan masih rendahnya standar kompetensi lulusan SMK. Hanya sedikit SMK yang kategori unggulan yang memiliki networking dengan dunia industri yang lulusannya diakui atau tersertifikasi layak menjadi tenaga kerja. Kebanyakan SMK baru terbatas dalam “labeling” sebagai pendidikan vokasi minus target hasil dan keluaran. Banyak SMK yang didirikan untuk kepentingan bisnis dari sang pemilik sahamnya dan bukan untuk dedikasi pendidikan bangsa.

      Tepatlah jika Presiden Joko Widodo dalam Inpres No 9 tahun 2016 menegaskan peran pemerintah daerah untuk juga berpartisipasi dalam mengembangkan atau merevitalisasi pendidikan SMK. Program revitalisasi SMK sendiri diarahkan pada beberapa program strategis yakni:Pembaruan Kurikulum SMK yang selaras dengan kepentingan industri (link and match), peningkatan standar mutu dan kompetensi guru sejalan dengan dinamika iptek, sertifikasi lulusan SMK, modernisasi sarana dan prasarana pendidikan SMK.

Baca Juga :  Revolusi Mental Guru

      Sayangnya program revitalisasi SMK  mandeg di era Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baru pada era Mendikbud Muhadjir Effendy agenda revitalisasi SMK dijalankan. Tahun 2017 alokasi anggaran revitalisasi SMK dikucurkan untuk 219 SMK di seluruh Indonesia dengan total anggaran 5,3 triliun rupiah. Namun data termutakhir untuk 219 SMK dengan segala sasaran program revitalisasi belum memiliki kejelasan.

      Harapannya program revitalisasi pendidikan SMK benar-benar akuntabel, transparan dan berfokus pada output. Tidak sekadar proyek pembangunan fisik gedung SMK, namun serius melakukan pembaruan dalam kurikulum, penguatan kompetensi guru dan juga sertifikasi lulusan yang benar-benar teruji. Kemendikbud harus memiliki peta jalan (road map) untuk memetakan proses, alur, dan mekanisme revitalisasi SMk agar menghasilkan capaian yang berkualitas.

1
2
BAGIKAN