JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Ratusan Perangkat Desa Geruduk DPRD Sragen, Tuntut Masa Kerja 60 Tahun, Pesangon...

Ratusan Perangkat Desa Geruduk DPRD Sragen, Tuntut Masa Kerja 60 Tahun, Pesangon 20 Kali Gaji

369
BAGIKAN
ilustrasi perangkat desa

SRAGEN – Ratusan perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan perangkat Desa (Pradja) Kabupaten Sragen menggeruduk kantor DPRD Sragen, Senin (8/5/2017).

Mereka mengajukan 13 poin aspirasi dengan dua poin krusial yakni menuntut pesangon 20 x gaji dan masa kerja (MK) perangkat diubah dari 20 tahun menjadi sampai usia 60 tahun.

Tuntutan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar di ruang Serbaguna DPRD dan ditemui unsur pimpinan dan anggota panitia khusus (Pansus) DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (perda) Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Pemdes.

Dalam audiensi itu, sempat mencuat berbagai macam aspirasi dari para Perdes yang datang dari perwakilan desa di 20 kecamatan tersebut. Namun dari 13 poin yang diutarakan, ada beberapa poin yang dinilai sangat prinsip.

Ketua Pradja Sragen, Sumanto, mengungkapkan tiga poin yang paling krusial adalah soal MK perangkat desa yang selama ini hanya 20 tahun, bisa disesuaikan dengan amanat UU No.6/23014 tentang Desa, yakni masa kerja Perdes sampai berusia 60 tahun. Tuntutan kedua adalah Perdes berhak mendapat kenaikan karier.

Ia menyampaikan, selama ini perangkat memiliki tiga tingkatan yakni Kaur/Kasie, Bayan dan Sekdes atau carik, maka apabila terjadi lowongan Sekdes atau Bayan, bisa diisi dari perangkat tingkatan di bawahnya.

“Istilahnya bisa promosi, jadi kalau ada kekosongan tidak langsung diisi tapi bisa dipromosikan dari perangkat tingkatan di bawahnya,” jelasnya.

Perangkat juga meminta pemberian pesangon atau dana tali asih bagi yang purna tugas dinaikkan. Pasalnya, dana tali asih yang diberikan Pemkab sebesar Rp 1 juta, dianggap tidak manusiawi.

Sumanto berharap, besaran pesangon bisa dinaikkan yang lebih layak. Meski tak menyebut secara pasti, ia menilai minimal bisa setara 20 kali gaji yang diterima perangkat.

“Kalau saat ini, besaran gaji rata-rata Rp 1,6 juta sampai Rp 2,2 juta. Taruhlah dibuat Rp 2 juta, pesangonnya cuma Rp 40 juta. Jadi kalau pensiun biar nggak angon cempe (anak kambing), tapi ya rada memper angon sapi,” terangnya.

Selain tuntutan itu, ada beberapa aspirasi lain yang juga disampaikan. Di antaranya meminta PNS yang diperbantukan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), segera ditarik.

Menyikapi tuntutan itu, Ketua Pansus Raperda SOTK Pemdes, Sutrisno, mengatakan, aspirasi Sekdes PNS ditarik, mayoritas anggota Pansus sependapat. Menurutnya, secara status, jabatan Sekdes termasuk Perdes, sedangkan PNS itu merupakan perangkat milik daerah.

Namun perihal permintaan pesangon 20 kali gaji, nanti akan dibahas di dalam Pansus. Sedangkan MK agar disesuaikan UU yakni batasan usia 60 tahun, menurutnya karena itu menyangkut dasar hukum UU, PP dan Permendagri yang masih memicu polemik, nantinya akan disinkronkan lebih lanjut dalam public hearing selanjutnya.

“Kami enggak mau PHP (pemberi harapan palsu), pokoke opo eneke. Nanti semua aspirasi itu akan kami jadikan bahan pembahasan untuk Pansus dan public hearing Jumat (12/5/2017) besok dengan mengundang Kades, BPD, camat, BPD, perangkat desa, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.

Wardoyo