JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Ratusan Reklame Tak Berizin Betebaran di Solo, Pemkot Peringatkan Biro Iklan

Ratusan Reklame Tak Berizin Betebaran di Solo, Pemkot Peringatkan Biro Iklan

28
BAGIKAN
ilustrasi

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta akan mencopot papan reklame yang tidak berizin.

Peringatan keras pun akan diberikan bagi pengelola biro iklan yang telah memasang reklame tanpa izin ataupun telat memperpanjang izin.

“Di Solo ada ribuan reklame yang tersebar. Ada sekitar ratusan reklame yang belum berizin ataupun sudah habis izinnya belum diperpanjang,” ujar Kabid Perencanaan Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Surakarta, Nunung Setya Nugroho kepada wartawan, Rabu (3/5/2017).

Sesuai aturan perpanjangan izin dilakukan setahun sekali. Setelah izin habis, pihak pengelola diwajibkan melakukan perpanjangan. Lebih lanjut Nunung mengatakan Pemkot sudah melakukan identifikasi sejumlah reklame yang belum berizin.

Surat peringatan akan diberikan kepada biro iklan yang menggarap papan reklame tersebut. Jika peringatan tidak dijalankan maka akan ditempel stiker warna merah bertuliskan “Tidak Berizin”.

“Peringatan itu batas waktunya 14 hari. Jika tidak digubris Pemkot akan memotong papan reklame tersebut. Kita sudah identifikasi dan memberikan peringatan ke biro iklan,” ungkapnya.

Lanjut dia, izin yang dimaksud meliputi konstruksi, di mana kekuatan konstruksi papan reklame menjadi fokus lantaran berkaitan dengan keamanan.

“Keamanan struktur bangunan itu berdampak langsung ke masyarakat. Kalau hitungannya konstruksinya hanya kira-kira ya tidak kita beri izin. Kalau ada biro yang bandel bisa kami blacklist,” paparnya.

Sementara itu Rabu, petugas gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban di beberapa lokasi, yakni Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Kyai Mojo, Jalan Ir Juanda, dan kawasan lain. Hasilnya, sedikitnya ada enam papan reklame dengan berbagai ukuran yang diketahui tak berizin.

Dalam penertiban ini, petugas juga menyasar reklame yang telat pajak dan retribusi. Aturannya, retribusi dikenakan untuk reklame yang memakai tanah negara sedangkan pajaknya dikenakan pajak konten. Untuk besarannya disesuaikan ukuran reklamenya.

“Bagi  yang telat pajak bisa dihitung sekalian saat mereka mengajukan izin,” pungkas Kasi Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan DPU PR, Rohmad Haryanto.

#Ari Welianto