JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Sempat Macet Tiga Bulan, Perizinan Baku di Klaten Mulai Dilayani

Sempat Macet Tiga Bulan, Perizinan Baku di Klaten Mulai Dilayani

38
BAGIKAN
Joglosemar | Dani Prima
LENGANG—Suasana kantor DPM PTSP Klaten tampak sepi karena hampir tiga bulan ini belum dapat mengeluarkan izin. Foto diambil baru-baru ini.

KLATEN—Sempat macet lebih dari tiga bulan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Klaten akhirnya bisa mengeluarkan berbagai perizinan baku.

Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mencabut pemberlakuan surat keterangan pengurusan perizinan baku yang digunakan sebagai surat sementara.

“Pencabutan tersebut dilakukan setelah Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten, meneken Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada DPM PTSP. Jadi mulai akhir bulan April lalu, DPM PTSP Klaten dapat memproses berbagai izin baku,” jelas Asisten Administrasi Setda Kabupaten Klaten, Sri Winoto, Senin (1/5/2017).

Menurut Sri Winoto, Perbup itu sudah menjadi dasar hukum sehingga tidak ada keraguan lagi untuk membubuhkan tanda tangan. Di dalam Perbup itu, ada beberapa kewenangan yang diubah atau dilimpahkan.

Namun ada juga perizinan kewenangan teknis yang masih diserahkan di Dinas. Seperti izin di Dinas Kesehatan maupun di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Pemkab Klaten.

“Oleh karena itu, dengan adanya Perbup itu, permohonan izin yang sudah diajukan masyarakat sejak Desember 2016 sampai Maret 2017 kita harapkan segera diproses dan selesai secepatnya. Sebab banyak perizinan yang sudah lama ditunggu masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan,”katanya.

Sebelumnya, sejak berlakunya organisasi perangkat daerah (OPD) baru per 1 Januari 2017, DPM PTSP yang sebelumnya bernama Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) ini memang tidak dapat mengeluarkan berbagai perizinan baku. Semisal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan  Hinder Ordonantie (HO) atau izin ganguan.

Kepala Seksi (Kasi) Data dan Sistem Informasi Bidang Pendataan dan Pengendalian DPM dan PTSP Klaten, Joko Krismanto mengatakan, masyarakat sudah tiga bulan lebih belum dilayani karena peristiwa OTT KPK dan ada pergantian OPD baru.

Berdasarkan data petugas loket pengajuan izin gangguan (HO), tercatat sudah ada 64 perusahaan yang didominasi CV terbentur perizinannya.

Sebagai solusi sementara, pihaknya memberikan surat tanda terima berkas permohonan izin sembari menunggu rampungnya pendelegasian.

Dani Prima