JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Sertifikasi Tanah Bersubsidi di Sukoharjo Capai 1.308 Bidang

Sertifikasi Tanah Bersubsidi di Sukoharjo Capai 1.308 Bidang

51
BAGIKAN
Dok Humas Pemkab Sukoharjo
SERTIFIKAT BERSUBSIDI—Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menyerahkan sertifikat tanah bersubsidi kepada perwakilan warga di Gedung Graha Wijaya, Kamis (4/5/2017).

SUKOHARJO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus melanjutkan program pembuatan sertifikat tanah bersubsidi untuk warga kurang mampu. Dari target 1.793 bidang tanah untuk dibuatkan sertifikatnya, sampai dengan tahun ini, sudah sebanyak 1.308 yang selesai dan telah diserahkan kepada pemilik tanah.

Penyerahan sertifikat tanah bersubsidi tersebut kepada warga kurang mampu telah dilakukan di Gedung Graha Wijaya, Kamis (4/5/2017).

Program sertifikat tanah bersubsidi tersebut sebagai lanjutan dari tahun 2016 lalu, yang sebelumnya ditangani Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemkab Sukoharjo, namun mulai 2017, program tersebut mulai ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo.

Disampaikan Kepala DPUPR Sukoharjo, Suradji, untuk tahun ini, Pemkab telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,1 miliar tersebut untuk merampungkan pembuatan sertifikat bersubsidi untuk sebanyak 1.793 bidang tanah.

“Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Selain itu juga demi terwujudnya jamiman kepastian hukum tanah-tanah di Sukoharjo, mencegah timbulnya sengketa atau konflik pertanahan, serta terpantaunya pajak pengalihan hak sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Menurut Suradji, realisasi pembuatan sertifikat tanah bersubsisi pada tahun 2016 hanya 40 persen dari 1.793 bidang dengan nominal Rp 439,2 juta.

Rendahnya realisasi tersebut, lanjut Suradji, karena terbitnya PP No 128/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria, di mana biaya pembuatan sertifikat tanah untuk kegiatan Proda sama dengan kegiatan Prona.

“Untuk sisa 485 sertifikat tanah masih dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan harus selesai sebelum bulan Agustus,” tegasnya.