JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Silpa Dana Sertifikasi Rp 38 Miliar, Disdibut Sragen Sebut Kekurangan Tak Bisa...

Silpa Dana Sertifikasi Rp 38 Miliar, Disdibut Sragen Sebut Kekurangan Tak Bisa Dibayarkan

164
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen menyatakan pembayaran kekurangan dana sertifikasi guru selama dua bulan tahun 2011-2012, tak bisa serta merta dibayarkan.

Pasalnya, dasar untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru adalah surat keputusan (SK) dari Kemendikbud yang sampai saat ini belum pernah turun ke daerah.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Disdikbud Sragen Suharto melalui Sekretaris Disdikbud, Suwardi, Minggu (14/5/2017).

Ia tak menampik memang ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari dana pembayaran tunjangan sertifikasi sebesar hampir Rp 38 miliar hingga 2016 lalu.

Namun, silpa itu merupakan akumulasi dari kelebihan transfer dana sertifikasi dari pusat selama beberapa tahun.

Termasuk di dalamnya kemungkinan adalah transfer untuk kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi dua bulan yang pernah terjadi pada 2011-2012.

“Jadi silpa itu nggak hanya dari kekurangan pembayaran dua bulan itu saja. Itu sisa dari beberapa tahun yang terakumulasi sebesar itu. Tapi kan dana itu ada di rekening daerah dan tetap dihitung oleh pusat. Dengan adanya kelebihan itu, nanti biasanya tetap diperhitungkan ke transfer sehingga kemungkinan transfernya tinggal dikurangi itu,” ungkapnya.

Terkait perintah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar silpa digunakan untuk membayarkan kekurangan sertifikasi 2011-2012, Suwardi menyampaikan, hal itu tak bisa serta merta dilakukan.

Pasalnya, selama ini daerah hanya membayarkan tunjangan sertifikasi berdasarkan SK dan data yang diterbitkan oleh pusat.

Meskipun ada silpa yang bisa digunakan, ketika tidak ada SK yang turun dari pusat, dinas juga tak berani membayarkan.

Selain itu, hingga kini pusat juga belum pernah menerbitkan perintah atau surat resmi agar daerah membayarkan kekurangan dana sertifikasi itu.

“Selama ini dasar kita mencairkan sertifikasi adalah SK yang turun dari pusat. Data yang diajukan ke pusat pun, yang kita bayarkan juga yang sudah turun SK. Kita nggak berani mencairkan tanpa dasar, karena itu nanti juga kesalahan,” jelasnya.

Senada, Plt Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen sekaligus Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menyampaikan, kendati hasil konsultasi ada rekomendasi Kemenkeu untuk segera membayarkan, hal itu juga sangat tergantung dari aturan pusat.

Sebab, kendati dana dan data gurunya ada, daerah tidak bisa serta merta membayarkan tanpa ada aturan tertulis atau resmi dari Kemenkeu.

Wardoyo