JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Simak, Semua Pemerintah Desa di Sragen Mendapat Imbauan Ini

Simak, Semua Pemerintah Desa di Sragen Mendapat Imbauan Ini

1240
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN – Pemkab Sragen melalui Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) menyampaikan kepada semua desa untuk segera menyiapkan rancangan peraturan desa (Perdes) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemdes.

Pasalnya, bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup) No.20/2017 sudah mengamanatkan waktu tiga bulan bagi desa untuk menyelesaikan Perdes dan penataan SOTK. Hal itu disampaikan Kabag Pemdes Setda Sragen, Suhariyanto, Minggu (7/5/2017).

Kepada Joglosemar, ia mengatakan mengacu pada Perbup 20/2017, tenggat waktu untuk tindak lanjut penataan sudah ditetapkan tiga bulan.

Dengan Perbup diundangkan 17 April, maka terhitung tiga bulan sesudahnya yakni 17 Juli, semua desa wajib menyelesaikan penataan SOTK Pemdesnya.

“Yang harus dilakukan desa adalah segera membuat rancangan Perdes tentang SOTK. Selanjutnya rancangan itu agar dimusyawarahkan dan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena 17 Juli atau tiga bulan sejak Perbup diundangkan, semua harus selesai,” paparnya.

Ia menjelaskan, rancangan Perdes memuat di antaranya klasifikasi desa dan mekanisme penataan SOTK perangkat desa.

Sedangkan penataannya menyesuaikan dengan jenis klasifikasi desa yang sudah ditentukan dalam Permendagri tentang profil desa.

Menurut Suhariyanto, dalam Permendagri itu klasifikasi desa dikelompokkan dalam tiga jenis. Yakni desa swasembada, swakarya dan swadaya.

Penentuan klasifikasi itu mendasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis serta sosial ekonomi dan beberapa aspek lain yang sudah ditetapkan dalam Permendagri.

“Setelah dibahas dengan BPD, maka rancangan Perdes SOTK itu nantinya diajukan untuk mendapatkan evaluasi dari camat atas nama bupati,” jelasnya.

Dengan tahapan itu, ia berharap 17 Juli, penataan SOTK oleh desa sudah selesai. Sementara mengacu pada Perbup 20/2017, jika ada kekosongan perangkat desa maka bisa diisi oleh perangkat desa lain yang formasinya dihapus.

Sementara apabila sudah dilakukan penataan tapi jumlah perangkatnya kurang, maka baru dilakukan pengisian dengan mekanisme yang ditentukan.

Wardoyo