JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Status 8.000 Wajib E-KTP di Solo Terancam Nonaktif

Status 8.000 Wajib E-KTP di Solo Terancam Nonaktif

84
BAGIKAN
Joglosemar Insan Dipo Ferdias
ilustrasi rekam data E-KTP

SOLO – Hingga dua bulan sebelum deadline yang diberikan pemerintah pusat, menyisakan 8.000 orang yang terancam terkena sanksi.

Ribuan orang tersebut bakal dinonaktifkan status kependudukan dan untuk aktivasi ulang harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Ketua Komisi I DPRD Surakarta, Budi Prasetyo mengungkapkan laporan dari dinas terkait menyebutkan belum ada penambahan jumlah warga yang telah melakukan rekam data. Artinya, masih ada 8.000 wajib e-KTP yang belum memanfaatkan waktu yang tersisa.

“Hingga Minggu kemarin, belum ada penambahan warga yang melakukan rekam data. Jadi, tetap masih tersisa 8.000 wajib e-KTP. Padahal, pertengahan tahun sudah jadi batas akhirnya. Bagi yang belum rekam data, bakal dinonaktifkan kepengurusannya,” terang dia, Senin (8/5/2017).

Budi menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai sanksi itu. Di Solo, sosialisasi sudah dilakukan hingga tataran RT dan RW.

“Jika nantinya diterapkan sanksi itu, maka warga harus melakukan aktivasi ulang di kantor Dispendukcapil. Kecamatan tidak bisa memfasilitasi sehingga harus ke dinas langsung,” ungkapnya.

Selama ini, Pemkot sebenarnya sudah memberikan banyak kemudahan untuk rekam data e-KTP.

Mulai dari pelayanan di kantor Dispendukcapil, kecamatan, Car Free Day (CFD) hingga rekam data mobile. Hanya saja, masyarakat ternyata masih enggan mengaksesnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Surakarta, Ginda Ferachtriawan mengimbau kepada warga untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Di mana, masih ada waktu dua bulan sebelum penjatuhan sanksi.

“Bagi yang belum melakukan rekam data, kami berharap segera ke tempat pelayanan e-KTP. Jangan menunggu sampai membutuhkan kartu identitas itu untuk mengurus administrasi. Karena jika terlambat, akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Murniati