Belum Ada Satu Tahun, Suap & Gratifikasi Sri Hartini Tembus Rp 13...

    Belum Ada Satu Tahun, Suap & Gratifikasi Sri Hartini Tembus Rp 13 Miliar

    63
    Bupati Nonaktif Klaten Sri Hartini yang menjadi terdakwa dalam kasus suap promosi dan mutasi jabatan berjalan menuju ruang sidang untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/5). Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sri Hartini menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp12 miliar berkaitan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja di Kabupaten Klaten. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/foc/17.

    Setoran dari 34 Kepala Sekolah, 148 Kepala Desa dan Pejabat

    SEMARANG—Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini menjalani sidang perdana kasus suap promosi jabatan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (22/5). Bupati yang belum genap satu tahun menjabat itu didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 13 miliar berkaitan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja.

    Jaksa penuntut umum (JPU) Afni Karolina dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, mengatakan Sri Hartini menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar berkaitan dengan pengisian jabatan sejumlah kepala SMP, SMA, dan SMK. Uang tersebut berasal dari 34 guru serta kepala sekolah yang ingin menempati posisi baru.

    “Terdakwa menerima sejumlah uang berkaitan dengan pengisian jabatan sejumlah kepala sekolah yang masih kosong,” ungkapnya.

    Sebanyak 34 orang tersebut memberikan uang yang besarannya bervariasi. Selain pengisian jabatan kepala sekolah, jaksa juga menyatakan terdakwa menerima uang dari 148 kepala desa berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan keuangan desa. Total gratifikasi yang diterima berkaitan dengan pengucuran dana bantuan tersebut mencapai Rp 4,8 miliar.

    Selain pemberian yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah dan bantuan dana desa itu, terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian jabatan di PDAM Klaten. Menurut jaksa, total gratifikasi yang diterima bupati yang belum genap satu tahun menjabat tersebut mencapai Rp 9,1 miliar.

    Baca Juga :  Lebaran di Solo, Simak Panduan Wisatanya

    Atas penerimaan gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga batas waktu yang ditentukan itu, Sri Hartini dijerat dengan pasal 12b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

     

    Didakwa Dua Pasal

    Sri Hartini didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 13 miliar berkaitan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Afni Karolina  juga menjelaskan, terdakwa dijerat dengan dakwaan ganda. Pada dakwaan pertama, Sri Hartini didakwa melanggar pasal 12a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Menurut dia, terdakwa didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 2,98 miliar yang berkaitan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja baru di lingkungan Kabupaten Klaten. “Pemberian uang tersebut bertujuan untuk menggerakkan terdakwa berkaitan dengan penataan SOTK baru,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widjantono tersebut. Besaran suap yang disebut sebagai uang syukuran tersebut bervariasi tergantung tingkat jabatan yang akan ditempati.

    Baca Juga :  Mudik ke Solo, Ini Agenda Presiden Jokowi

    Sementara pada dakwaan kedua, jaksa mendakwa Sri Hartini dengan pasal 12b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Terdakwa menerima uang yang nilainya mencapai Rp 9,1 miliar dari sejumlah orang yang berkaitan dengan berbagai hal di bidang pemerintahan. Atas pemberian uang tersebut, kata dia, terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga batas waktu yang ditentukan.

    Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan jabatan dan kewenangan Sri Hartini sebagai bupati. Atas dakwaan jaksa tersebut, terdakwa menyatakan sudah memahami dan tidak akan mengajukan tanggapan. Sri Hartini meminta seluruh fakta dibalik perkara yang dialaminya diungkap agar dirinya bisa mendapatkan keadilan. #Antara

    BAGIKAN