JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini Symptoma Korupsi Pemborosan Anggaran

Symptoma Korupsi Pemborosan Anggaran

141
BAGIKAN

Trisno Yulianto
Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Asman Abnur saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional BAKN  di Jakarta mengatakan pemborosan anggaran di daerah mencapai angka Rp 392 triliun. Pemborosan disebabkan adanya kegiatan dan program  yang tidak sinkron (Joglosemar, 11 Mei 2017).

Pemborosan anggaran di tingkat birokrasi pemerintahan di daerah terindikasi dari besarnya postur belanja pegawai yang rerata masih di atas rasio ideal dibanding belanja modal (belanja pembangunan). Dari 514 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi, 76 % profil belanja pegawai masih di atas angka 60-70%. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang belanja pegawai mencapai 80%. Sedang untuk anggaran pembangunan tergantung bantuan keuangan pemerintah  provinsi ataupun Dana Alokasi Khusus Infrastruktur dari pemerintah pusat.

         Para perencana anggaran di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memiliki mazhab konservatif dalam merumuskan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD mengabaikan hak publik. Lebih mementingkan terpenuhinya kebutuhan birokrasi dan aparatur birokrasi dalam plafon penganggaran. Itu akan  terlihat jelas dalam formula RKA yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA SKPD birokrasi pada umumnya kental dengan kepentingan elite dibanding kepentingan masyarakat.

            Mengenai hal itu, ada beberapa jawaban praktis: Pertama, budaya rente anggaran di dalam birokrasi — SKPD pemerintaahan daerah — masih sangat kuat sampai saat ini. Reformasi birokrasi masih sekadar angkah artifisial dan belum mengubah paradigma kelola anggaran yang akuntabel, transparan dan pro publik. Budaya rente anggaran (rent seeking activities) dalam implementasi anggaran terlihat jelas dalam kebiasaan aparatur birokrasi memotong “alokasi” anggaran program dan kegiatan saat pelaksanaan. Pemotongan itu diasumsikan sebagai efisiensi.

     Kedua, kuatnya tradisi korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah yang “aman” dan “sulit” dibuktikan secara hukum adalah korupsi dalam episode implementasi anggaran. Korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD jauh lebih aman dibanding korupsi dalam serangkaian proyek pembangunan yang bersumber dari DAK Infrastruktur maupun alokasi proyek skala besar yang dibiayai dana APBD.