JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tiga Kepala Dinas Baru di Boyolali Masih Dirahasiakan

    Tiga Kepala Dinas Baru di Boyolali Masih Dirahasiakan

    86
    BAGIKAN
    ilustrasi

    BOYOLALI–Kekosongan tiga jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera akan terisi.

    Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku sudah mengantongi tiga nama pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut. Bahkan proses pelantikan pejabat yang terpilih tinggal menunggu waktu.

    Menurutnya, tiga nama itu dipilih dari nama-nama yang disodorkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan.

    Sayangnya Bupati masih merahasiakan tiga nama yang dipilihnya tersebut. “Untuk nama sudah ada, tetapi pelantikannya menunggu salah satu calon yang saat ini masih umroh,” ungkap Bupati.

    Ditegaskan Bupati, nama pejabat yang akan dipilih dan dilantik tidak akan bergeser dari rekomendasi Pansel lelang jabatan.

    Dia mengatakan, dari sembilan nama untuk tiga jabatan yang direkomendasikan, tentu dipilih yang terbaik. Bahkan Bupati mempersilakan siapapun mengecek nama-nama pejabat yang telah direkomendasikan oleh Pansel.

    Nama-nama yang direkomendasikan Pansel lelang jabatan PTP itu sendiri untuk masing-masing jabatan di antaranya yakni untuk kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali yaitu Darmanto, Waskitho Raharjo, dan  Agrar Mahadi.

    Kemudian untuk Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali antara lain, Wiwis Trisiwi Handayani, Sri Wiyono dan Lusia Dyah Suciati. Dan untuk Dinas Lingkungan hidup (DLH) Boyolali terdiri Achmad Ghojali, Totok Eko Yudi Priatmo dan M Arief Wardianta.

    Kesembilan nama di atas merupakan peserta lelang jabatan terbaik, yang kemudian direkomendasikan Pansel ke Bupati untuk dipilih.

    Menurut Ketua Pansel, Anwar Hamdani sebelumnya, penentuan tiga nama di setiap OPD ini dilakukan melalui tahapan seleksi ketat.

    Selaku Pansel, pihaknya dituntut untuk obyektif dalam menilai kekurangan dan kelebihan peserta lelang. “Namun untuk penentuan final siapa yang dipilih itu merupakan hak prerogatif Bupati,” jelas dia.

    Sesuai dengan tahapannya, sebelum dilakukan pelantikan atas pejabat terkait, maka calon yang akan dilantik harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Negara (KASN).

    Ario Bhawono