JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Tunggu Surat Resmi Satgas Saber Pungli, Nasib Camat Manisrenggo Segera Ditentukan

Tunggu Surat Resmi Satgas Saber Pungli, Nasib Camat Manisrenggo Segera Ditentukan

118
BAGIKAN
ilustrasi penyidikan di Mapolres Klaetn. Foto : Dani Prima

KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah membahas nasib Camat Manisrenggo, Purnomo Hadi.

Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani telah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), dan Asisten Bidang Administrasi untuk membahas perkara tersebut.

“Hasil pertemuan itu, kita akan mengambil keputusan setelah surat pemberitahuan resmi dari Satgas Saber Pungli dilayangkan kepada kami. Surat itu akan menjadi acuan kami dalam menentukan sikap,”jelas Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, Rabu (3/5/2017).

Hanya saja, pihaknya pebul menerima surat pemberitahuan resmi dari Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) tersebut.

”Sampai sekarang belum ada. Kita tunggu saja kalau sudah ada pemberitahuan resmi. Dari pemberitahuan itu nanti dibahas untuk mekanisme sanksi dan lainnya,” katanya.

Untuk langkah selanjutnya, Jaka menjelaskan, Pemkab Klaten akan memberikan bantuan hukum kepada Purnomo Hadi dalam menghadapi kasusnya. Bantuan hukum itu akan diberikan jika yang bersangkutan mengajukan permohonan langsung.

Jaka juga mengaku prihatin atas kasus pungli yang dilakukan Camat Manisrenggo, Purnomo Hadi. Pasalnya, sudah berkali-kali Pemkab Klaten mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat praktik pungli dan gratifikasi lainnya. Sawaldi menyindir, praktik pungli berkaitan dengan lemahnya mental para ASN sebagai pelayan publik.

”Kalau hanya sakit batuk bisa segera diobati, tapi kalau seperti ini bagaimana. Kan tidak kurang-kurang kami mengingatkan. Apalagi kemarin sudah kasus seperti itu (OTT Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini),” katanya

Kepala BKPPD Klaten Sartiyasto menjelaskan, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran indisipliner akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Menurutnya, perlakuan terhadap Purnomo Hadi berbeda dengan Suramlan (mantan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan) yang terjerat suap jabatan bersama Bupati Klaten Nonaktif, Sri Hartini.

Mengingat, Suramlan langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) 30 Desember 2016.

Sedangkan Purnomo saat ini masih bebas meski berstatus tersangka karena ancaman hukuman di bawah lima tahun.

”Kalau ditahan langsung diberhentikan sementara. Tapi kalau ini (kasus Manisrenggo) kan saya belum tahu detailnya. Kami pelajari dulu pasal yang disangkakan berapa, ancaman hukuman berapa,” tuturnya.

Dani Prima