JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Wah, Rp 300 Juta Bansos di Solo Belum Dilaporkan!

Wah, Rp 300 Juta Bansos di Solo Belum Dilaporkan!

29
BAGIKAN

 

 

SOLO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada Rp 300 juta bantuan sosial dan hibah di lingkungan Pemkot Surakarta belum dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Pemkot diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Asisten Pemerintahan Setda Surakarta, Eny Tyasni Suzana mengatakan total temuan BPK sebesar Rp 300 juta itu tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Bansos bagi masyarakat dalam hal Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Di mana, ada bansos sebesar Rp 800 juta yang diberikan kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, ada sekitar 30 orang/ Kepala Keluarga yang mendapatkan hibah masing-masing Rp 7 juta dan belum menyerahkan LPj.

“Jadi, sisa Bansos pada masyarakat yang belum disertai LPj sebesar Rp 210 juta. Sementara itu, untuk Dinas Sosial (Dinsos) ada hibah Rp 338 juta tapi yang belum disertai LPj sebesar Rp 80 juta,” tegasnya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Rabu (17/5/2017).

Tidak hanya itu, Kesbangpol juga tidak luput dari temuan BPK. Ada hibah yang belum di-LPj-kan senilai Rp 10 juta. Hal itulah yang menjadi beberapa catatan BPK dan membebani status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan lembaga pengawas pemerintah itu dalam APBD 2016.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPPKAD) Surakarta, Yosca Herman Soedrajat mengatakan jumlah hibah 2016 sebesar Rp 3,6 miliar dan masih tersisa Rp 300 juta yang belum di-LPj-kan. Untuk menindaklanjutinya, BPK memberikan waktu 60 hari bagi Pemkot untuk menindaklanjutinya.

Anggota Banggar DPRD Surakarta, Honda Hendarto mengaku selama ini masyarakat penerima Bansos menjadi pihak yang tersalahkan. Pasalnya, masih ada 30 orang yang belum menyerahkan LPj. Padahal, berdasarkan penelusurannya menyebutkan masyarakat sudah menyerahkan LPj sejak Januari 2017 namun baru ditindaklanjuti pada Maret di tahun yang sama.

“Selama ini masyarakat yang disalahkan BPK. Padahal yang tidak becus adalah OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, red). Kenapa LPj hanya ditumpuk tapi tidak segera diserahkan ke BPPKAD untuk diproses. Siapa yang tidak becus. Tapi kenapa mereka tetap diberikan Tambahan Penghasilan (Tamsil),” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Inspektur Surakarta, Untara berjanji bakal memberikan sanksi bagi OPD yang tidak bisa menjalankan tugasnya. LPj yang masuk terlebih dahulu, lanjut dia, harus segera diserahkan ke BPPKAD dan tidak perlu menunggu yang lainnya.

#Murniati