Walikota Bakal Terbitkan Surat Edaran Area Bebas Rokok

Walikota Bakal Terbitkan Surat Edaran Area Bebas Rokok

11
ilustrasi merokok. Foto : wwwindependentcouk

SOLO – Pemkot Surakarta bakal mengeluarkan Surat Edaran (SE) area bebas rokok, pekan depan. Sebagai bentuk penegasan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal dikenakan sanksi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di tempatnya yang terbukti merokok.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo usai menghadiri rapat paripurna, Senin (22/5/2017).

Dalam pernyataannya, Rudy mengaku kepala OPD bertanggungjawab atas ASN yang ada di institusinya.

“Kami akan bertindak tegas. Kalau ditemukan puntung rokok, maka yang kami berikan sanksi adalah kepala OPD-nya. Ini akan menjadi penegasan kami dalam mewujudkan area bebas asap rokok,” ujar dia.

Namun, pihaknya belum mau membocorkan sanksi apa yang bakal diberikan kepada pelanggar kebijakan tersebut. Di sisi lain, penerapan area bebas rokok ini diharapkan mampu menjadikan Solo sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat utama.

Baca Juga :  Lebaran di Solo, Simak Panduan Wisatanya

“Kami akan meminta Pak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membuat regulasinya. Ya kemungkinan 28 Mei besok sudah siap dan efektif berlaku per 1 Juni mendatang,” katanya.

Pihaknya juga kembali menegaskan Pemkot bakal membongkar semua area merokok. Tidak hanya di lingkungan Balaikota tetapi OPD yang letaknya di luar Balaikota. Langkah ini dilakukan agar pembatasan merokok di Solo bisa berjalan dengan total tanpa ada pengecualian.

Pihaknya sebenarnya tidak melarang adanya kegiatan merokok. Hanya saja, Pemkot berusaha membatasi area gerak merokok. Jika ingin merokok, imbuh dia, bisa dilakukan di jam istirahat di luar area kantor.

Sementara itu, Ketua DPRD Surakarta, Teguh Prakosa menilai kebijakan walikota itu patut diapresiasi. Pasalnya, tujuannya adalah untuk memberikan ruang kepada warga agar tidak terganggu asap rokok.

Hanya saja, menurut Teguh, kebijakan itu belum bisa dilaksanakan secara total melainkan perlu tahapan, termasuk di lingkungan DPRD. Ini disebabkan kondisi di eksekutif dan legislatif tidak sama sehingga tidak bisa disamaratakan.

Baca Juga :  Hiburan Naik Kuda Poni, Gajah dan Onta Ramaikan TSTJ

“Kalau di dewan tentunya berbeda. Karena wakil rakyat di sini itu bukanlah ASN dan mereka berkantor di sini karena memenuhi syarat perolehan suara. Jadi, tidak bisa diatur begitu sama,” katanya.

Untuk itulah, pihaknya berencana membangun kembali ruang khusus merokok di lingkungan DPRD.

Dikatakan dia, gedung tersebut sebenarnya sudah memiliki ruang khusus merokok. Namun, karena tidak digunakan sebagaimana mestinya maka dialihkan menjadi ruang transit tamu.

Halnya saja, lanjut dia, yang bisa dilakukan, lanjut dia, hanya bisa memberikan arahan kepada wakil rakyat untuk tidak merokok di dalam ruangan, termasuk saat rapat internal dan juga bersama OPD.

#Murniati

BAGIKAN