JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Walikota Banjir Keluhan Layanan Kartu Indonesia Sehat

Walikota Banjir Keluhan Layanan Kartu Indonesia Sehat

58
BAGIKAN
Joglosemar|Maksum Nur Fauzan
PEMBAGIAN KIS–Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Balaikota Solo, Senin (15/5). Pembagian KIS per Mei 2017 sudah ada 9.934 Kepala Keluarga (KK) atau 27.622 jiwa yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS.

SOLO – Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengaku kebanjiran keluhan dari pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didanai oleh APBD maupun APBN.

Bahkan, tidak hanya warga ber-KTP Solo yang melapor, tetapi warga dari luar kota juga ikut-ikutan komplain mengenai pelayanan KIS.

Hal ini disampaikan Rudy, sapaan akrabnya usai penyerahan KIS di Pendapi Gede Balaikota setempat, Senin (15/5/2017).

Dikatakan dia, pihaknya menargetkan semua warga Solo terkover jaminan kesehatan baik mandiri maupun KIS. Hanya saja, dalam perjalanannya, masih banyak laporan mengenai buruknya pelayanan rumah sakit mitra.

“Kalau pengaduan bisa langsung ke saya. Saya akan langsung menghubungi rumah sakit yang bersangkutan. Karena peserta KIS tidak boleh diabaikan, mereka harus tetap mendapatkan pelayanan seperti pasien lain. Nah, ternyata saat kami telusuri pemegang KIS yang mengadu itu kebanyakan dari luar kota,” kata dia.

Warga luar kota tersebut biasanya mengeluhkan lambatnya penanganan rumah sakit dengan alasan keterbatasan ruangan. Hanya saja, pihaknya mengaku tidak pandang bulu dalam membantu sehingga masalah tersebut langsung direspons.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan mekanisme pelaporan tidak harus langsung ke dia. Pasalnya, Pemkot sudah memiliki layanan khusus untuk pelaporan KIS, yakni Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) dan Call Center 119 yang langsung di bawah Dinas Kesehatan Kota (DKK). Warga bisa langsung menyampaikan keluhannya kepada petugas sehingga secepatnya bisa tertangani.

Pihaknya mengimbau kepada semua warga Solo untuk segera mengurus KIS. Ditegaskannya, warga yang tidak kuat membayar premi tiap bulan bakal dibantu Pemkot dengan cara mengajukan diri ke Tim Pengentasan Kemiskinan Kecamatan (TPKK).

“Walaupun punya warisan banyak tapi tidak punya pekerjaan dan rentan miskin, itu kewajiban kami membayari premi dengan APBN,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala DKK Surakarta, Siti Wahyuningsih menjelaskan per Mei 2017 sudah ada 9.934 Kepala Keluarga (KK) atau 27.622 jiwa yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS.

“Total hingga Mei ada 9.934 KK atau 27.622 jiwa. Nah, untuk bulan April hingga Mei, yang sudah terverifikasi dan diterbitkan kartunya ada 339 KK atau 738 jiwa. Hari ini pun kita serahkan kepada warga yang bersangkutan,” terangnya.

Ratusan orang penerima JKN-KIS itu tersebar di lima kecamatan. Untuk Kecamatan Laweyan ada 74 KK/ 158 jiwa, Serengan 71 KK/ 150 jiwa, Pasarkliwon ada sembilan KK/ 19 jiwa. Sedangkan Kecamatan Jebres ada 97 KK atau 245 jiwa dan Banjarsari 88 KK atau 166 jiwa.

#Murniati