JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Dewan Nilai Konsep Flyover Manahan Belum Matang

Dewan Nilai Konsep Flyover Manahan Belum Matang

45
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
MENGATASI MACET – Warga melintas di perlintasan kereta api Badran, Surakarta, Minggu (7/5). Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Surakarta masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan terkait akan dibangunnya dua jalur perlintasan sebidang untuk mengatasi kemacetan saat pengerjaan proyek flyover berlangsung.

SOLO – Kalangan dewan menilai konsep pembangunan flyover Manahan belum matang. Pasalnya, sampai saat ini detail engineering desain (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) belum selesai dikerjakan.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Surakarta, Supriyanto, jika konsep flyover belum matang, akan lebih baik jika pembangunan diundur tahun 2018. “Kalau belum matang konsepnya, mending dijalankan di 20

18. Dari pada desainnya berubah-ubah lagi tidak jelas. Selain itu, konsep yang tidak jelas dapat menimbulkan keresahan di tingkat masyarakat. Dan dikhawatirkan pula berdampak pada pelaku usaha di sekitar rencana flyover Manahan,” ujarnya awal pekan ini.

Tidak hanya itu, Supriyanto meminta agar Pemkot menyelesaikan urusan nonteknis terkait rencana pembangunan flyover Manahan.

“Diselesaikan dulu urusan nonteknisnya. Jika tidak dirampungkan, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bisa mengucurkan anggaran sebesar Rp 52 miliar,” imbuhnya.

Dalam hal ini, urusan nonteknis yang dimaksudkan dalam proyek pendukung flyover Manahan yang diambilkan dari APBD Kota Solo seperti peningkatan drainase jalan, pembebasan lahan, penataan simpang sebidang Pasar Nongko serta penataan Jalan Dr Moewardi.

“Pemerintah Pusat tidak akan berani melakukan lelang jika urusan ini belum beres. Ini sebagai bentuk kepastian agar proyek tersebut tidak akan molor. Sayangnya, sampai sekarang sosialisasi kepada warga terdampak maupun masyarakat juga belum digelar,” terangnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan selama ini tidak ada komunikasi antardinas terkait dengan Komisi II.

“Kalau mau serius ya diseriusi, sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Warga yang terdampak apakah dapat kompensasi? Kan belum jelas. Jangan sampai membuat resah,” pungkasnya.

#Triawati Prihatsari Purwanto