Ketua DPRD Karanganyar : Coret Siswa Ber-SKTM Palsu!

Ketua DPRD Karanganyar : Coret Siswa Ber-SKTM Palsu!

45
ilustrasi

KARANGANYAR—Mencuatnya aduan dan laporan dari wali murid terkait maraknya permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ilegal menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP, membuat DPRD Karanganyar bereaksi.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto tegas meminta apabila ada siswa yang ketahuan diterima karena menggunakan SKTM palsu atau fiktif, agar langsung dicoret dari pendaftaran.

“Saya minta ditindak dengan tegas, dicoret saja. Tapi kalau memang miskin dan SKTM sesuai, karena aturan negara dan kuotanya itu, ya monggo saja,” katanya saat berbuka puasa bersama anak yatim di kantor DPRD Karanganyar akhir pekan lalu.

Tidak hanya siswanya, pimpinan DPRD dari PDIP itu juga menyerukan agar petugas maupun perangkat baik desa atau kecamatan yang mengeluarkan SKTM palsu atau fiktif itu diberikan sanksi.

Baca Juga :  Dewan Nilai Bonus Nilai Anak Guru Rawan Memicu Gejolak di Karanganyar

Menurutnya, perangkat maupun petugas juga harus diberi tahu dan diberikan pemahaman bahwa SKTM palsu bisa berdampak luas dan menyangkut hak didik setiap warga negara.

“Karena itu sifatnya kemaslahatan dan menyangkut nasib siswa mencari sekolahan. Sebab SKTM itu akan menambah nilai cukup besar. Kalau ada yang tidak mampu tidak diberi, sedangkan yang mampu diberi, nanti malah bisa jadi gejolak dan kecemburuan,” tukasnya.

Atas dasar itulah, pihaknya mendesak kepada petugas pemerintah desa maupun kecamatan untuk cermat dan tidak gegabah menerbitkan SKTM.

Mereka harus melakukan verifikasi dan kroscek betul-betul ke lapangan sebelum memutuskan memberikan SKTM.

Baca Juga :  Sejumlah SMK di Solo Masih Kurang Siswa

Senada, Ketua Komisi C, Endang Muryani sebelumnya mengingatkan kepada Disdikbud untuk memperketat proses pendaftaran bagi siswa, terutama yang terindikasi menggunakan SKTM tak sesuai.

Pasalnya dari laporan dan aduan yang diterimanya, banyak yang meminta SKTM, namun kondisi riil di lapangan bukan masuk kategori miskin.

Terpisah, Sekretaris Disdikbud Karanganyar, Agus Hariyanto memastikan untuk mencegah SKTM palsu atau fiktif, pihaknya sudah mengantisipasi dengan menyebar surat edaran dan imbauan ke semua kades atau lurah yang berada di sekitar sekolah negeri.

Edaran itu intinya meminta klarifikasi dan verifikasi lapangan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi riil siswa yang mengajukan SKTM.

Wardoyo

BAGIKAN