JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pemkab Perbolehkan Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas, tapi…

Pemkab Perbolehkan Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas, tapi…

156
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
MULAI MACET – Antrian kendaraan bermotor terlihat di jalan Slamet Riyadi, kawasan Jajar, Solo.

SRAGEN—Pemkab Sragen membolehkan mobil dinas (mobdin) pejabat untuk dibawa mudik. Namun, pejabat yang membawa dilarang mengganti pelat merah dengan pelat hitam seperti kebiasaan yang sering dilakukan banyak pejabat.

Penegasan itu disampaikan oleh Sekda Sragen Tatag Prabawanto, Jumat (23/6/2017). Ia mengatakan, Pemkab tidak melarang mobdin dibawa untuk mudik.

Namun, segala risiko termasuk bila kendaraan yang dibawa itu mengalami kerusakan, biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemakainya.

“Karena sudah mendapatkan kepercayaan membawa mobil dinas, sehingga risiko terhadap kondisi kalau ada kerusakan juga harus menjadi tanggung jawab mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, alasan memperbolehkan mobdin bisa dibawa untuk mudik adalah karena mobdin itu juga bagian dari fasilitas yang melekat pada jabatan.

Selain itu, tidak adanya tempat parkir yang memadai di Pemkab adalah alasan yang membuat Pemkab tidak memaksakan untuk melarang pemakaian mobdin untuk mudik.

Senada dengan Sragen, Pemkab Karanganyar juga memberi kelonggaran bagi PNS untuk menggunakan mobdin untuk mudik. Namun, Bupati Juliyatmono memberikan beberapa syarat kepada PNS yang ingin menggunakan mobin untuk mudik.

Orang nomor satu di Pemkab Bumi Intanpari itu mengatakan, tidak masalah mobdin digunakan untuk mudik.

Akan tetapi, ada beberapa konsekuensi yang harus ditaati oleh PNS yang ingin menggunakannya. Beberapa di antara adalah biaya bahan bakar minyak (BBM), perawatan, dan kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna.

Selain itu, mobdin yang akan digunakan ke luar kota harus seizin atasan maupun pejabat penguasa aset. “Kalau ke wilayah Solo Raya tidak perlu izin. Kalau sudah jauh, harus memberi tahu kemanfaatan. Prinsip digunakan harus bertanggung jawab,” paparnya.

Menurutnya, selama libur cuti lebaran dan mudik, pengelolaan mobdin memang tanggung jawab penuh dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pembawanya. Begitu pun jika ada kerusakan, juga menjadi tanggung jawab mereka.

Namun ia meyakini, kendati dibuka lebar-lebar, tidak banyak mobdin yang akan digunakan mudik.

Pasalnya, hampir sebagian besar pejabat di Karanganyar berdomisili di wilayah setempat, sehingga kecil kemungkinan digunakan mudik sampai luar daerah.

Wardoyo