Pentingkah Opini WTP?

Pentingkah Opini WTP?

57
Dok Joglosemar
Joko Sunaryo
Auditor di Inspektorat Kabupaten Sragen

Beberapa hari lalu, kita dikagetkan oleh berita di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh  BPK RI. Beberapa pejabat di lembaga itu terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. OTT berkaitan dengan gratifikasi berupa suap kepada pejabat BPK agar Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh opini WTP. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pejabat yang terkena OTT tersebut adalah pejabat eselon I di BPK dan pejabat eselon I dan III di Kementerian Desa.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di semua jajaran penyelenggara pemerintahan di samping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan dan diyakini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Di jajaran pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra keras. Permasalahan yang sering ditemukan sehingga belum dapat diraihnya WTP antara lain pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, SOP belum disusun dan lain-lain. Untuk permasalahan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang adalah aset yang dikuasai oleh pihak lain, aset yang tidak  dapat diketahui keberadaannya, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah  dan lain-lain.

1
2
3
BAGIKAN