JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pendidikan Rudy Ngotot Pertahankan Kuota Siswa Gakin SMA/SMK 30 Persen

Rudy Ngotot Pertahankan Kuota Siswa Gakin SMA/SMK 30 Persen

60
BAGIKAN
Joglosemar-Insan Dipo Ferdias
ilustrasi pendaftaran siswa baru

SOLO – Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo ngotot mempertahankan kuota siswa keluarga miskin (gakin) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sebesar 30 persen. Jumlah tersebut dinilainya merupakan bentuk memperjuangkan warga miskin di Kota Solo.

Dengan kuota 30 persen tersebut, Rudy juga bersikeras untuk menerapkannya secara offline. Pihaknya telah mengirimkan surat terkait hal itu ke Gubernur Jateng sebanyak dua kali.

“Dan saya akan ke Semarang sore ini (Rabu-red) untuk ngurus itu. Sebelumnya saya sudah mengirim surat dua kali,” tandasnya ditemui usai Sidang Paripurna, Rabu (7/6/2017) di Gedung DPRD Surakarta.

Rudy menegaskan, kuota 30 persen bagi siswa gakin tingkat SMA/SMK merupakan bentuk memperjuangkan keluarga miskin di wilayahnya. Tidak hanya itu, Rudy menekankan siswa gakin juga memiliki prestasi yang cukup membanggakan.

“Sekitar 55 persen dari siswa gakin SMA/SMK di Kota Solo diterima Perguruan Tinggi tanpa tes. Bukannya itu membanggakan. Jangan sampai meski SMA/SMK dikelola Provinsi terus tidak gagas di kotanya. Siswanya warga saya, Kepala sekolahnya juga saya, kalau ada apa-apa tidak mungkin nyari Pak Gub, mesti nyarinya saya dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, Rudy menguraikan bahwa pembiayaan siswa gakin didapat dari APBD. “Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan warga miskin. Yang membiayai siswa gakin kan dari APBD juga, bukan dari provinsi. Saya tetap akan meminta kuota itu dan kalau tidak disetujui apa alasannya?” imbuhnya.

Kepada para kepala sekolah yang tidak menyetujuinya, Rudy menilai mereka tidak berpihak kepada warga miskin dan tidak menerapkan Pancasila yang sesungguhnya.

“Kalau tidak disetujui, SMA/SMK Kepala Sekolah tidak mau menerima gakin, mereka tidak berpihak kepada rakyat miskin. Artinya tidak bisa mengamalkan Pancasila yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto Putro menambahkan semenjak pengelolaan SMA/SMK diambil alih Provinsi, muncul sejumlah persoalan. Salah satunya terkait dengan kuota gakin. Oleh karena itu, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.

“Sekarang yang terpenting komunikasi Walikota dengan Gubernur. Saya kira bisa lebih cepat, karena sama-sama aktivis PDIP. Saya kira, Gubernur bisa membuat edaran khusus pengecualian untuk Solo misalnya dalam beberapa hal,” tukasnya.

Triawati Prihatsari Purwanto