Serapan APBD 2017 Kabupaten Sragen Masih Memprihatinkan

Serapan APBD 2017 Kabupaten Sragen Masih Memprihatinkan

182
ilustrasi

SRAGEN—Penyerapan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun 2017 masih sangat memprihatinkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) serta RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang sejauh ini diketahui paling lambat serapan anggarannya.

Data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen, Selasa (6/6/2017), menunjukkan hingga memasuki awal triwulan kedua 2017 atau awal bulan Juni, penyerapan anggaran belanja APBD baru mencapai 21,19 persen. Nominal anggaran yang sudah terserap untuk kegiatan OPD baru sebesar Rp 441.417.063.022.

“Itu penyerapan sampai akhir bulan Mei 2017 dan angka 21,19 persen itu merupakan akumulasi serapan dari semua OPD,” ungkap Plt Kepala BPPKAD Sragen Tatag Prabawanto didampingi  Sekretaris BPPKAD, Indriyani.

Lebih lanjut disampaikan, dari sekitar 60 OPD yang ada di Sragen, serapan anggaran paling tinggi tercatat di Sekretariat DPRD dan belanja gaji DPRD yang sudah mencapai angka 35 persen.

Baca Juga :  5 Calon Mendadak Mundur, Ini Peta Calon Yang Berpeluang Jabat Ketua DPC PDIP Sragen

Lantas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusul di peringkat kedua dengan serapan anggaran mencapai 31 persen.

Untuk OPD dengan serapan paling rendah ditempati RSUD dr Soehadi Prijonegoro yang sejauh ini baru mencapai 4 persen dengan nominal anggaran yang terserap sekitar Rp 9 miliar.

Lantas, DPU-PR menjadi OPD dengan serapan terburuk kedua karena baru menyerap anggaran sebesar 5 persen dengan nominal Rp 7,965 miliar.

Padahal, dinas ini diketahui merupakan dinas beranggaran paling besar karena hampir semua proyek untuk pembangunan infrastruktur menginduk di dinas ini.

Menurut Indriyani, masih rendahnya serapan anggaran itu dimungkinkan karena sebagian besar kegiatan dan proyek di OPD, baru memasuki tahapan lelang maupun persiapan pelaksanaan.

Baca Juga :  Ketagihan Cabuli Siswi TK, Kakek Bejat Asal Sragen Diusir Rame-Rame dari Desa..

Kabid Perbendaharaan BPPKAD, Sri Warsini menambahkan, dari tren tahun-tahun sebelumnya, biasanya penyerapan anggaran akan mulai melaju pada triwulan kedua antara Juni, Juli, dan seterusnya.

Biasanya selesai lelang, rekanan akan mencairkan uang muka dan pencairan per termin sehingga angka serapan akan meningkat.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto mengaku prihatin melihat angka keterserapan anggaran yang baru 21 persen di bulan keenam itu. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya karena berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Sragen.

“Harusnya per triwulan itu kan serapannya minimal 25 persen. Ini sudah masuk triwulan kedua hampir habis, 25 persen saja belum ada. Kami sangat berharap bupati segera mem-push OPD untuk mempercepat kegiatan, sehingga anggaran yang disediakan bisa terserap,” terangnya.

Wardoyo

Advertisements
BAGIKAN