JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen 70 Persen Dana Alokasi Khusus DPU Terancam Hangus, DPRD Sragen Bakal Cek...

70 Persen Dana Alokasi Khusus DPU Terancam Hangus, DPRD Sragen Bakal Cek Empat Proyek

219
CEK JALAN—Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto didampingi anggota DPRD asal Plupuh, Sutimin Keling mengecek lokasi pengecoran perdana di jalur Gentan Banaran yang mangkrak selepas diresmikan bupati, Selasa (13/6/2017). Foto : Wardoyo

SRAGEN – Komisi III DPRD Sragen menyesalkan kegagalan pencapaian target penyerapan awal Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen yang dipatok Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 21 Juli 2017 lalu.

Atas kondisi itu, Komisi III bakal mengecek ke lapangan terkait progres pelaksanaan 4 proyek DAK yang berdampak mengancam transfer 70 persen DAK untuk lima proyek DPU senilai hampir Rp 15,3 miliar.

“Kami sangat menyayangkan kegagalan penyerapan dana 75 persen dari 30 persen DAK sampai batas akhir 21 Juli. Makanya kami akan mengecek 4 titik proyek yang dikerjakan dengan dana DAK itu sejauh mana,” papar anggota Komisi III, Mualim Sugiyono, Minggu (23/7/2017).

Ia menilai, kegagalan penyerapan DAK itu berimbas terhadap nasib dana transfer 70 persen DAK untuk Sragen. Mengacu PMK No  50/2017, jika sampai batas akhir 21 Juli tidak terserap 75 persen dari 30 persen DAK tertransfer, daerah akan terkena sanksi sisa 70 persen DAK diblokir dan tidak akan ditransfer oleh pusat.

Menurutnya,  meski mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari DPU, akan tetapi kegagalan itu diyakini tak lepas dari keterlambatan kinerja DPU dalam melakukan lelang.

Mualim justru khawatir jika DAK diblokir pusat dan pembangunan terhenti, maka muaranya akan merugikan masyarakat dan bupati yang menjadi sasaran.

Senada, anggota Komisi III lainnya, Muh Haris Effendi juga menyesalkan kegagalan itu. Padahal, personel teknis yang menangani DAK di DPU sudah mengikuti workshop nasional terkait mekanisme DAK dan aturan-aturannya.

Terlepas dari argumen Kepala DPU yang mengklaim Kemenkeu memperpanjang batas akhir hingga 31 Agustus, menurutnya mengacu hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD akhir pekan lalu, Banggar tetap berpedoman PMK No 50/2017 yang batas akhir penyerapan 21 Juli 2017.

1
2
BAGIKAN