Dana Silpa Sertifikasi Sragen Nganggur Rp 38 Miliar, Dinilai Sandera APBD

Dana Silpa Sertifikasi Sragen Nganggur Rp 38 Miliar, Dinilai Sandera APBD

182
ilustrasi

SRAGEN– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen meminta eksekutif
utamanya Dinas Pendidikan segera mengambil sikap terkait keberadaan
dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 38 miliar. Pasalnya kemunculan Silpa di Satker Dinas Pendidikan yang hampir setiap tahunm uncul di APBD itu dinilai justru berdampak buruh terhadap APBD Sragen di mata pemerintah pusat.

Kemunculan dana Silpa sertifikasi itu bahkan memicu perdebatan sengit dalam rapat perhitungan APBD 2016 di DPRD, Rabu (26/7/2017). Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Muh Haris Effendi mendesak eksekutif segera mencairkan Silpa sertifikasi Rp 38 miliar yang sudah sejak tiga tahun lalu selalu ada di catatan APBD.

“Kalau memang itu jatah sertifikasi yang belum dibayarkan, segeralah dicairkan. Dengan setiap tahun muncul, maka akan membuat dana Silpa Sragen terlihat besar. Padahal itu nggak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Jadi kesannya malah seolah-olah menyandera APBD. Ini juga bisa memunculkan persepsi lain terus selama ini bunga Silpa itu kemana,”
paparnya.

Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto yang memimpin rapat, memandang kemunculan Silpa sertifikasi sebesar itu juga berdampak strategis terhadap kebijakan transfer dana pusat. Ia tidak ingin insiden Tahun 2016 lalu ketika pusat akhirnya menolak mentransfer
kekurangan DAK Sragen sebesar Rp 14,9 miliar karena Silpanya dinilai sangat tinggi, kembali terulang.

“Makanya kalau memang itu jatah sertifikasi yang belum dibayarkan, segeralah dicairkan. Kalau muncul di catatan APBD terus, itu juga menyusahkan daerah. Pusat melihat seolah-olah Silpa besar, padahal yang Rp 38 miliar itu nggak bisa digunakan,” tegasnya.

Terpisah, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Sunari menyampaikan Silpa Rp 38 miliar itu merupakan Silpa berjalan yang berasal dari akumulasi transfer dana sertifikasi dari pusat. Selain itu, setiap pengajuan anggaran ke pusat, memang harus ditambah 10 persen dari pagu sebagai jaga-jaga. Namun Silpa itu juga terus dipantau oleh Kemenkeu dan biasanya juga akan diperhitungkan untuk menentukan jumlah transfer dana dari pusat.

“Nanti biasanya pusat tinggal mengurangi, kalau diperkirakan cukup untuk membayar satu triwulan, nanti Silpa itu yang digunakan untuk membayar dan tidak perlu ditransfer lagi. Karena kebutuhan sertifikasi kita sekitar Rp 224 miliar setahun,” jelasnya. (Wardoyo)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR