Enam PNS Mangkir, Tunjangan Penghasilan Terancam Dipotong

Enam PNS Mangkir, Tunjangan Penghasilan Terancam Dipotong

30
ilustrasi PNS

SOLO – Di hari pertama masuk kerja, Senin (3/7/2017) ada enam aparatur sipil negara (ASN) atau umum disebut pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak masuk tanpa ada keterangan. Sanksi akan diberikan bagi ASN yang bersangkutan.

“Ada enam ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama,” terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Surakarta, Rakhmat Sutomo kepada wartawan, Senin (3/7/2017).

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pemkot, ada sembilan ASN yang tidak masuk di hari pertama. Namun tiga ASN sudah mengajukan izin sedangkan enam ASN tidak ada keterangan.

Dalam kesempatan itu Tim Pemkot telah melakukan pengecekan presensi terhadap 6.300 abdi praja. Pengecekan dilakukan dari daftar hadir pagi, siang dan juga sore.

Lanjut dia, sanksi akan diberikan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

“Kita akan kros cek semua termasuk yang tidak masuk dengan keterangan. Nanti akan dicek validasi surat isinya. Ini dilakukan terhadap substansi izin tersebut, apakah itu terkait dengan keperluan darurat atau tidak. Namun ketiganya masuk dalam kategori dispensasi atau dapat dimaklumi dan lolos dari pembinaan,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengakui sudah mengetahui ada ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama.

“Tidak tahu apakah mereka absen di finger print setelah itu langsung pulang atau tidak berangkat. Memang ada beberapa ASN itu tidak hadir saat apel dan halalbihalal, saya hapal muka-muka ASN di tiap OPD,” ujarnya.

Ditambahkan, akan ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai tingkat pelanggaran. “Tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) bisa juga akan dipotong,” tandasnya.

#Ari Welianto

BAGIKAN