Harga Tanah Rp 10.000 Berubah Jadi Rp 200, Korban Penggusuran Proyek Kedung...

Harga Tanah Rp 10.000 Berubah Jadi Rp 200, Korban Penggusuran Proyek Kedung Ombo Tuntut Ganti Rugi

223
Waduk Kedung Ombo. Foto : Dok

SRAGEN—Sedikitnya 12.000 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sumberlawang dan Miri yang menjadi korban penggusuran pembangunan Waduk Kedung Ombo (WKO) tahun 1989, menuntut pemerintah provinsi dan pusat memberikan tambahan ganti rugi.

Pasalnya, ganti rugi yang diberikan pada saat pembebasan lahan pada tahun itu, dinilai tidak manusiawi dan terkesan membohongi warga.

Tuntutan itu mengemuka saat 22 perwakilan warga korban WKO menggeruduk DPRD Sragen untuk beraudiensi dengan DPRD dan Pemkab Sragen, Senin (17/7/2017).

Mereka yang hadir itu merupakan pihak penggugat yang mengklaim memenangkan gugatan terhadap pemerintah selaku pihak tergugat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) atas persoalan itu beberapa waktu lalu.

Mereka datang dengan didampingi LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas) dan saksi sejarah sekaligus tokoh WKO, Jaswadi yang mengklaim sebagai saksi ahli kasus itu.

Jaswadi mengungkapkan, kedatangan warga untuk menuntut ganti rugi atas lahan milik mereka yang dulu digusur untuk proyek pembangunan WKO oleh pemerintah.

Menurutnya, pembangunan WKO itu mengorbankan 18.000 KK, 67.000 jiwa di tiga kabupaten dua di antaranya Sragen dan Boyolali.

Dari tiga wilayah itu, korban paling banyak memang dari Sragen yakni sebanyak 12.000 KK di dua kecamatan, Sumberlawang dan Miri, sedangkan di Boyolali hanya 6.500 KK.

Baca Juga :  Kecil-Kecil Nyuri Motor Tetangga, Remaja di Sragen Ditangkap Saat Hendak Menjual ke Warnet

“Kalau yang Boyolali yang 5.000 KK sudah selesai dan tinggal 1.500 KK yang belum. Mereka sudah kita pindahkan ke permukiman dan sudah sejahtera. Yang 12.000 KK dari Sragen ini yang sekarang menuntut tambahan ganti rugi. Tuntutannya seperti Boyolali diberikan kembali permukiman untuk penduduk sesuai putusan MA,” ungkap Jaswadi usai audiensi.

Menurutnya, tuntutan itu disuarakan karena saat penggusuran terjadi, warga di Sumberlawang dan Miri hanya diberi amplop yang di dalamnya bertuliskan “Jer Basuki Mawa Beya”.

Kemudian nominal kompensasi pembebasan lahan yang diterima warga hanya Rp 200/meter persegi dan paling banyak Rp 1 juta, jauh di bawah harga layak.

Akibatnya, puluhan ribu KK itu harus terombang-ambing dan bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan. Tuntutan ganti rugi juga didasarkan putusan MA yang menurutnya memenangkan 22 penggugat perwakilan dari warga dan memerintahkan pemerintah pusat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 2 miliar dan memberikan ganti rugi tanah sebesar Rp 50.000 per meter persegi.

“Makanya ini saya usulkan ke Presiden, MA dan Kapolri juga. Karena dulu banyak pemaksaan dan penerimaan ganti rugi yang tidak manusiawi. Bukan daerah yang salah, tapi Pemprov dan pusat,” tukas Jaswadi.

Baca Juga :  FOTO : Kegiatan Literasi SMPN 1 Masaran Bersama Joglosemar

Ketua LSM Formas, Andang Basuki menambahkan, ribuan korban WKO itu mendesak pemerintah segera memberikan perhatian dan merealisasikan ganti rugi yang layak sesuai putusan MA.

Kemudian saat ini Komnas HAM juga sudah terjun melakukan investigasi ke para korban WKO di Boyolali dan Sragen selama seminggu ke depan untuk menyelidiki, apakah ada pelanggaran HAM berat saat terjadi penggusuran tahun 1989.

“Pembayaran ganti rugi waktu itu dinilai memang tidak manusiawi. Padahal sesungguhnya dari Mendagri nominal ganti ruginya Rp 10.000/meter persegi, tapi di provinsi berubah jadi Rp 3.000/meter persegi, nah yang sampai ke warga hanya Rp 200/meter persegi,” tukas Andang.

Kasubag Pertanahan Bagian Pemdes Setda Sragen, Mulyono mengungkapkan, Pemkab tidak punya kewenangan perihal tuntutan warga korban WKO karena pembangunan WKO itu merupakan ranah Pemprov dan pusat.

Senada, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto yang ikut menerima audiensi menyampaikan urusan tuntutan warga korban WKO itu menjadi kewenangan Pemprov dan pusat.

Wardoyo

BAGIKAN