Kasus Minyak Goreng Ilegal di Karanganyar, Pemkab Sebut Hanya Terbitkan Izin Gudang

Kasus Minyak Goreng Ilegal di Karanganyar, Pemkab Sebut Hanya Terbitkan Izin Gudang

161
Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak saat menggelar konferensi pers penggerebekan pabrik pengemasan minyak goreng “Azaria” di PT KMS yang diduga ilegal, Selasa (11/7/2017). Joglosemar/Wardoyo

KARANGANYAR—Indikasi pelanggaran operasional PT Kumala Makmur Sentosa (KMS) yang kedapatan memproduksi minyak goreng (migor) bermerek Azaria secara ilegal semakin kuat.

Pemkab melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menegaskan tidak pernah mengeluarkan perizinan kepada perusahaan itu untuk produksi pengemasan migor.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala BPMPTSP Karanganyar, Nunung Susanto, Jumat (14/7/2017).

Ia mengatakan, selama ini pihaknya hanya mengeluarkan satu izin yakni izin gudang untuk perusahaan yang berlokasi di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu itu.

Menurutnya, izin gangguan dan izin lingkungan (HO) yang diajukan juga hanya untuk gudang saja. Pun dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah diajukan, juga atas kepentingan untuk pergudangan.

Baca Juga :  13 Warga Berpotensi Jadi Tersangka Kasus Penghancuran Warung Kopi Mesum di Mojogedang

“Setahu saya, hanya punya izin gudang saja. Dari IMB dan HO juga untuk gudang. Jadi sudah tahu kan mestinya gudang itu untuk apa. Untuk menyimpan dan mengeluarkan barang saja,” ungkapnya.

Nunung juga memastikan pihaknya belum pernah menerbitkan Surat Izin Usaha Produksi (SIUP) untuk perusahaan yang dipimpin HTS, pengusaha asal Jebres, Solo itu.

Perihal temuan dari kepolisian terkait operasional produksi pengemasan migor tanpa izin edar dan tidak ada SIUP, menurutnya, hal itu sudah di luar ranah kewenangan BPMPTSP.

Mengingat kasus itu sudah ditangani Polres dan sudah gelar perkara, pihaknya menyerahkan sepenuhnya menjadi ranah kepolisian.

Baca Juga :  PILKADA KARANGANYAR 2018 : Baru Satu Nama Positif, PDIP Siapkan Survei

Hanya saja, ia juga memandang bahwa operasional pengemasan migor itu tidak dibenarkan ketika perusahaan hanya mengantongi izin gudang saja.

Di sisi lain, Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak memastikan akan mempercepat penanganan kasus tersebut. Pihaknya kemarin sudah berkoordinasi dengan BPOM Jateng untuk kepentingan permintaan keterangan.

Permintaan keterangan BPOM sebagai ahli itu dilakukan melalui penyiapan draf pertanyaan yang disampaikan kepada BPOM.

“Sudah kami bikin draf pertanyaan. Koordinasi masih dilakukan secara intensif. Rencana hari Senin minggu depan, dari BPOM sudah dapat memberikan keterangan final,” tukasnya.

 Wardoyo

Advertisements
BAGIKAN