JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pemotongan Tunjangan Penghasilan 2.000 PNS di Sragen Tuai Kecaman

Pemotongan Tunjangan Penghasilan 2.000 PNS di Sragen Tuai Kecaman

349
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN—Kebijakan pemberian sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sebesar Rp 100.000 bagi PNS yang tidak hadir dalam halalbihalal PNS dengan bupati di GOR akhir pekan lalu, memicu beragam kecaman.

Selain dinilai tidak relevan dengan momentum kegiatan, denda pemotongan TPP itu juga dinilai mencerminkan arogansi sebuah kepemimpinan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Faturrahman menilai, pemberian sanksi itu memang dibolehkan dan tidak masalah. Namun bentuk sanksi yang dilakukan dengan memotong TPP Rp 100.000 menurutnya kurang pas dilihat dari sisi waktu (timing).

Sebab pemotongan dilakukan di tengah kondisi PNS yang baru saja banyak mengeluarkan kebutuhan pembiayaan untuk lebaran dan persiapan anak masuk sekolah.

Kemudian bentuk denda uang dinilai juga tidak tepat diterapkan pada momen acara halalbihalal yang notabene tidak terkait langsung dengan kinerja seorang PNS.

“Kalau sanksi tidak masalah biar jadi efek jera, tapi kan ada prosedur perundangannya seperti apa. Tidak harus denda uang. Apalagi acara itu (halalbihalal) kan digelar sudah di posisi minggu ketiga, sehingga mungkin banyak teman-teman PNS yang sudah halalbihalal terlebih dahulu. Mungkin karena kesibukan awal mereka mulai bekerja. Dan ternyata sebagian belum punya batik Parang Sukowati atau belum jadi,” ungkapnya, Senin (17/7/2017).

Karena sudah terlanjur menjadi keputusan bupati, ia hanya berharap sanksi itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Senada, Ketua LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki juga menyayangkan penerapan sanksi potong TPP itu.

Selain tidak pas karena acara yang tidak terkait dengan kinerja PNS, ketidakhadiran PNS di acara itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan ketidakloyalan PNS terhadap pimpinan.

Sebaliknya, ia lebih memandang loyalitas PNS mestinya diukur dari ketaatan menjalankan instruksi pimpinan terkait tugas atau kinerja, bukan loyalitas terhadap personal pimpinan yang diwajibkan harus hadir di setiap acara yang dihadirinya.

Di sisi lain, Andang justru memandang mestinya kehadiran PNS yang hanya separuh di acara itu dijadikan pembelajaran dan bagian introspeksi pimpinan daerah.

Menurutnya, sudah bukan zamannya lagi PNS diancam-ancam lantaran diyakininya jajaran birokrat sebenarnya sudah cukup paham mana kewajiban yang harus ditunaikan dan mana yang tidak.

Terpisah, Sekda Sragen Tatag Prabawanto menegaskan, sanksi itu untuk pembelajaran bagi PNS agar tidak hanya semata-mata mementingkan hak dan mengabaikan kewajibannya.

Kehadiran PNS di acara halalbihalal itu juga penting karena hanya setahun sekali dan dihadiri bupati serta Forkompida.

Denda potongan TPP juga untuk kegiatan sosial dan nantinya dikumpulkan ke UPTPK guna membantu warga tidak mampu.

Wardoyo