JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Penyebab Dua Kementerian Tak Berani Jamin Pencairan Dana Proyek Jalan di Sragen

Penyebab Dua Kementerian Tak Berani Jamin Pencairan Dana Proyek Jalan di Sragen

2430
BAGIKAN
Kondisi tronton bermuatan srmen 30,740 ton untum Proyek Tol Soket, malah apes terperosok saat melintasi jalan rusak di pintu keluar Tol Soker, Pungkruk, Sidoharjo, Rabu (31/5/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN — Dua kementerian masing-masing Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tidak berani memberikan garansi soal pencairan dana alokasi khusus (DAK) untuk lima proyek perbaikan jalan poros di Sragen senilai Rp 21,9 miliar di 2017 ini.

Hal itu terungkap dari hasil konsultasi perihal pencairan DAK 2017 yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen dengan Pemkab yang diwakili Sekda serta tim Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke dua kementerian itu, Kamis (6/7/2017).

Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto mengungkapkan, dari penjelasan di dua kementerian itu, intinya bahwa pusat tetap berpegang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 50/2017 bahwa pencairan DAK ke daerah berdasarkan aturan yang sudah ditentukan.

Dalam aturan itu ditegaskan batas minimal penyerapan DAK per 10 Juni adalah 30 persen dari total DAK yang diperoleh daerah. Kemudian 75 persen dari 30 persen transfer DAK itu harus sudah bisa terserap dan dilaporkan paling lambat 21 Juli.

Jika hingga 10 Juni dan 21 Juli serapan DAK tidak bisa memenuhi ketentuan itu, maka sisa 70 persen DAK tidak akan ditransfer oleh pusat dan pendanaan kelanjutan proyek akan menjadi tanggung jawab daerah.

Terkait dengan kondisi di Sragen yang hingga kini serapan lima proyek DAK itu belum ada sama sekali, Bambang menyampaikan, dari Kemenkeu maupun Kemen PU sama-sama tidak berani memberi jaminan apakah nanti DAK untuk Sragen tetap bisa dicairkan atau tidak.

“Intinya Kemen PU meminta agar penyerapan segera dimaksimalkan agar ketentuan di PMK bisa terpenuhi dan dana bisa cair. Tapi mereka juga tidak memberi jaminan meskipun ada alasan keterlambatan lelang dari DPU Sragen. Karena mereka menilai lelang ulang itu tidak seharusnya terjadi dan malah di sana ditertawakan,” ungkapnya, Jumat (7/7/2017).

Sementara, dari konsultasi di Kemenkeu, juga tetap berpegang pada PMK. Kementerian ini juga enggan menggaransi sekalipun ada dalih keterlambatan lelang di Sragen.

Atas hasil konsultasi itu, DPRD berencana memanggil kembali DPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyimpulkan bagaimana nasib lima proyek jalan yang juga termasuk yang dilelang ulang tersebut.

Wardoyo