Puluhan Warga Tunggu Ganti Rugi Proyek Parapet Bengawan Solo

Puluhan Warga Tunggu Ganti Rugi Proyek Parapet Bengawan Solo

112
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
TUNTUT GANTI RUGI—Seorang bocah bersepeda di dekat lokasi proyek pembangunan parapet di Sangkrah, Pasarkliwon, Surakarta, Selasa (18/7/2017). Puluhan Kepala Keluarga di RT 04/ RW 12 dan RT 05/ RW 11 Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, menunggu janji pemerintah yang akan memberikan ganti rugi bagi warga yang terdampak proyek pembangunan parapet.

SOLO- Puluhan Kepala Keluarga di RT 4/RW 12 dan RT 5/RW 11 Sangkrah menunggu realisasi janji Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Mereka memilih bertahan hingga Pemkot Surakarta bersedia menjamin ganti rugi yang wajar.

Proyek pembangunan parapet di kawasan tersebut kini sudah sangat dekat dengan akses pintu masuk permukiman warga. Menurut warga proyek pembangunan parapet akan dilanjutkan dengan menutup akses jalan milik warga. Bahkan pondasi parapet akan dibuat setinggi tanggul dengan melintasi kawasan tersebut.

Baca Juga :  Walikota Jadi Wasit, Kepala Damkar Jago Lari. Begini Meriahnya Perlombaan Sambut HUT ke-72 RI di Balaikota

“Pihak PBS (Proyek Bengawan Solo) rencananya akan menutup jalan. Mereka menjanjikan mau ngontrak tanah buat akses jalan warga,” ujar Ketua RT4/RW 12 Semanggi Widodo kepada Joglosemar, Senin (17/7/2017).

Widodo menegaskan, warga tidak segan-segan untuk melakukan protes massal jika ternyata akses yang dijanjikan tak kunjung dibuat. Sebelumnya, warga telah dibuat kecewa dengan mekanisme ganti rugi tanah yang administrasinya rumit. Selain proyek parapet juga minim di  sosialisasi.

Baca Juga :  Begini Jadinya Jika Walikota dan Rio Haryanto Ikut Kelas Inspirasi Solo Mengajar

“Kita hanya sekali diundang sosialisasi ke Loji Gandrung. Waktu itu belum ada kesepakatan soal harga dan waktu pelaksanaan pembangunannya, eh tahu-tahu sudah mulai saja proyeknya,” tutur Widodo

Lanjutnya, warga masih bertahan di lokasi proyek  karena nilai ganti rugi tidak cukup. Bahkan nilai ganti rugi tidak cukup untuk mencari lokasi tinggal baru. Widodo mengakui tidak semua KK memiliki sertifikat tanah yang terdampak pembangunan. Bahkan hanya beberapa yang memiliki sertifikat tunggal.

1
2
BAGIKAN