PWM Jateng Nilai Perppu No. 2/2017 Cederai Demokrasi

PWM Jateng Nilai Perppu No. 2/2017 Cederai Demokrasi

30
Ilustrasi. Foto : Joglosemar

SOLO – Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menilai Perppu Nomor 2/2017 menjadi cermin terulangnya kembali rezim represif. Pemerintah Dinilai tak ingin ada kelompok yang “tajam” terhadap pemerintah.

“Seperti terulang ada noda-noda demokrasi. Dulu Bung Karno dengan demokrasi terpimpin, Pak Harto dengan azas tunggal dan rezim saat ini dengan Perppu nomor 2/2017,” ujar Tafsir,  Ketua PWM Jawa Tengah, Jumat (14/7/2017).

Menurutnya, pembubaran Ormas seharusnya melalui proses peradilan, sementara Perppu memberi ruang pada pemerintah untuk melakukan pembubaran dengan penilaian subyektif.

“Ini akan mencederai demokrasi, kami harap ada titik temu antara pemerintah dan Ormas yang dikategorikan bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Dikatakan, jika tidak ada titik temu, mestinya proses hukum menjadi pilihan untuk menentukan nasib Ormas, bukannya subjektivitas pemerintah. Menurut Tafsir, subjektivitas pemerintah akan membuat disharmoni, bahkan ketegangan sosial dan bernegara.

Pemerintah perlu menyadari bahwa Ormas-ormas yang berdiri merupakan bagian dari anak bangsa, sehingga pemerintah tidak boleh menyudutkan Ormas tertentu.

Sementara itu, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak DPR RI menolak Perppu No. 2/2017. Perpu tersebut dinilai mengancam eksistensi Ormas-ormas Islam yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

“Perpu ini untuk membubarkan Ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah, yang selama ini tidak pernah terbukti menentang Pancasila dan konstitusi,” ujar Ketua DSKS, Ustadz Muinudinillah Basri, saat menggelar konferensi pers di masjid Baitusalam, Tipes, Serengan Jumat (14/7/2017).

Ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Jawa Tengah menyatakan, polemik Perppu No. 2/2017 menimbulkan situasi krusial, karena berkaitan dengan kesepakatan bernegara.

Menurutnya, seluruh komponen bangsa harus memiliki posisi yang sama di dalam hukum dan politik. Tarik menarik kepentingan politik telah menghasilkan ketegangan antar komponen bangsa untuk menduduki kekuasaan.

Arief Setiyanto

Advertisements
BAGIKAN