JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Sejumlah MTSN di Sragen Diduga “Bermain”. DPRD Akan Panggil Sejumlah Kasek MTSN

Sejumlah MTSN di Sragen Diduga “Bermain”. DPRD Akan Panggil Sejumlah Kasek MTSN

458
BAGIKAN
Puluhan Kase SMP Swasta se-Sragen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMP Swasta (FKKS) saat menggeruduk DPRD dan menuntut pembatalan PPDB Online tahap kedua, Senin (3/7/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Forum Komunikasi Kepala SMP Swasta (FKSS) Sragen mendesak DPRD dan DInas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) untuk turun tangan terkait pelanggaran rekrutmen siswa baru yang dilakukan
kalangan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN). Mereka mengendus indikasi
sejumlah MTSN di Sragen yang melakukan rekrutmen siswa melebihi kuota dan kapasitasnya.

Hal itu terungkap saat FKKS menyampaikan aspirasi di hadapan DPRD dan pejabat Disdikbud Sragen, Senin (3/7/2017). Ketua FKKS Sragen,Suprapto mengungkapkan selain meminta PPDB online tahap kedua bagi SMP negeri ditiadakan, FKKS juga mendesak DPRD serta dinas menindaktegas MTSN yang ditengarai melakukan rekrutmen siswa melebihi kapasitas.

Ia mencontohkan dari data yang diterima FKKS, ada MTSN di Sragen yang menerima 48 siswa untuk satu rombongan belajar (rombel) atau kelas. Lantas MTSN di Kecamatan Plupuh juga dilaporkan membuka rombel dengan jumlah siswa sampai 40 orang per rombel.

Padahal mengacu Permendikbud, jumlah rombel untuk SMP dibatasi maksimal hanya 11 rombel dengan jumlah siswa per rombel dibatasi antara 20 hingga maksimal 32 siswa. Hal itu juga berpengaruh pada nasib SMP swasta yang saat ini semakin kehilangan siswa. Menurutnya dari sejumlah SMP swasta yang ikut PPDB online kemarin, rata-rata baru ada 4 hingga 7 pendaftar dan itupun belum tentu nanti semuanya daftar ulang.

“Kami minta mereka (MTSN) juga diklarifikasi, jangan merekrut semaunya
sampai 48 siswa per rombel. Agar sekolah swasta juga bisa hidup,” paparnya.

Terkait indikasi pelanggaran itu, sejumlah unsur pimpinan DPRD baik Waket Bambang Widjo Purwanto maupun Ketua Fraksi PKB, Faturrahman menyampaikan akan mengagendakan pemanggilan terhadap Kepala MTSN dan pihak terkait yang bersangkutan. Hal itu dilakukan untuk memastikan data tersebut dan jika benar merekrut hingga 48 siswa per rombel, apa dasar hukumnya.

“Nanti kami agendakan untuk pemanggilan mereka,” papar Bambang.

Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen, Suwardi menyampaikan untuk MTSN, kewenangannya tidak berada di dinas pendidikan namun ada di Kemenag. Perihal adanya indikasi MTSN yang membuka rombel dengan 48 siswa itu, pihaknya tidak mengetahui aturan yang digunakan apa karena pengelolaannya memang di luar Disdikbud.

“MTSN kemarin juga tidak masuk di PPDB online karena wewenangnya ada di Kemenag. Kami tidak tahu aturan yang dipakai di sana apa. Nanti biar DPRD yang memanggil dan akan kelihatan,” jelasnya. Wardoyo