JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Serapan DAK 10 % Gagal Tercapai, Masyarakat Sragen Berpotensi Dirugikan Rp 15,3...

Serapan DAK 10 % Gagal Tercapai, Masyarakat Sragen Berpotensi Dirugikan Rp 15,3 Miliar

651
BAGIKAN
Kondisi Jembatan Mbejingan di Pilang Masaran yang ambrol dan patah terpaksa harus menerima nasib batal dibangun tahun ini. Foto diambil Kamis (20/7/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN- Janji Pemkab Sragen dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk menyerap anggaran proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen higga deadline 21 Juli 2017, gagal terpenuhi. Tak hanya APBD yang akan dirugikan, ,masyarakat juga dinilai berpotensi besar menanggung kerugian Rp 15,3 miliar dampak kegagalan tersebut.

Hal itu terungkap dari pemanggilan pejabat DPU oleh Badan Anggaran
DPRD Sragen di DPRD, Jumat (21/7/2017). Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto mengungkapkan berdasarkan laporan dari Kepala DPU, bahwa progress penyerapan anggaran dan pengerjaan 4 proyek fisik beranggaran DAK memang tidak bisa memenuhi 10 persen sampai batas akhir 21 Juli kemarin seperti yang diberikan oleh pusat.

“Jangankan menyerap 75 persen dari 30 persen. Untuk memenuhi uang muka 20 persen saja, tadi progressnya tidak tercapai. Kalau laporan secara totalitas tadi pencapaian sekitar 5 persen. Tapi ketika saya tunjukkan hasil tinjauan saya tadi pagi ke lapangan, ternyata setelah dihitung capaiannya masih jauh di bawah 5 persen,” paparnya seusai audiensi.

Dengan progress itu, maka mengacu PMK No 50/2017, menurutnya, DPU telah gagal memenuhi batas minimal untuk penyerapan anggaran awal. Sebagai konsekuensinya sisa Rp 15,3 miliar atau 70 persen dari 5 proyek DAK 2017 sebesar Rp 21,9 miliar dimungkinkan tidak akan ditransfer pusat.

Senada, Ketua Fraksi PDIP, Sutrisno juga menyesalkan kegagalan Pemkab utamanya DPU, yang sebelumnya di hadapan DPRD selalu menjamin serapan DAK akan klir 21 Juli. Tak hanya mengingkari komitmen, dampak yang lebih berat bahwa kegagalan itu berpotensi merugikan masyarakat Sragen senilai Rp 15,3 miliar.

“Tadi DPU beralasan masih akan lobi-lobi ke pusat. Kalau dari Badan Anggaran, silahkan arep polah jungkir walik seperti apa mangga kami berikan keleluasaan. Ning ketika endingnya gagal, kita nggak mau rakyat dirugikan sebesar Rp 15, 3 miliar hanya untuk
mengganti kegiatan DPU yang itu bukan karena kendala teknis tapi lebih karena keterlambatan DPU,” terangnya.

Jika lobi pusat sampai mentok,menurutnya yang akan terdampak kerugian adalah rakyat. Sebab dana Rp 15,3 miliar yang harusnya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan lainnya, nantinya terpaksa harus dialihkan untuk mengganti dana DAK DPU yang sebenarnya terjadi lebih karena keterlambatan DPU dalam melakukan proses.

“Padahal dari pusat sudah menganggarkan, tapi gara-gara keterlambatan proses dan ketidakprofesionalan DPU akhirnya dana nggak bisa terserap,’ tukasnya.

Di hadapan Badan Anggaran dan unsur pimpinan DPRD, Kepala DPU, Marija mengatakan pihaknya masih akan mengupayakan lobi-lobi ke pusat agar deadline penyerapan 75 persen dari 30 persen anggaran DAK bisa diundur sampai 31 Juli nanti. (Wardoyo)