JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Serapan DAK Sragen Masih Nol %, 5 Proyek Rp 21 M Dari...

Serapan DAK Sragen Masih Nol %, 5 Proyek Rp 21 M Dari Pusat Terancam

587
BAGIKAN
Ilustrasi proyek

SRAGEN– Sejumlah proyek perbaikan jalan di Kabupaten Sragen yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 senilai total Rp 21,9 Miliar terancam batal dilaksanakan. Pasalnya hingga akhir bulan Juni lalu, serapan anggaran proyek DAK itu masih stagnan di angka nol persen alias belum ada progress.

Padahal mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50, apabila serapan DAK hingga 10 Juni masih di bawah 30 persen, maka sisa 70 persen anggaran DAK untuk proyek tersebut tidak akan ditransfer oleh pusat. Hal itu terungkap saat DPRD memanggil Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPU-PR) untuk diklarifikasi perihal progress proyek
DAK 2017.

“Sampai bulan Juli ini, serapan untuk 5 proyek jalan dari sumberdana DAK masih nol persen. Lha wong lelang saja belum selesai. Makanya DPU dipanggil karena ini menyangkut kelangsungan nasib perbaikan jalan untuk masyarakat yang anggarannya dari pusat,” papar Ketua Fraksi PKB, Faturrahman, Rabu (5/7/2017).

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto menguraikan tahun 2017 ini ada lima proyek perbaikan jalan yang sumberdananya dari DAK pusat dengan nilai total anggaran Rp 21,960 miliar. Diantaranya Jalan Tanon-Bendo senilai Rp 4,7 M,Made-Jatisumo senilai RP 5,7 M, Jatitengah-Cengklik Rp 4,2 M,Bangunrejo-Bontit senilai Rp 3,2 M dan Kroyo Mlokolegi senilai Rp 4,03 M.

Pemanggilan DPU-PR dipandang penting mengingat kondisi serapan DAK yang masih nol persen itu tentu akan membawa dampak buruk terhadap nasib kelima proyek tersebut. Kekhawatiran itu juga sudah terbukti di 2016 ketika serapan DAK tak sampai 30 persen, akhirnya DAK senilai Rp 14,9 miliar untuk Sragen batal dicairkan oleh pusat.

“Kami hanya tidak ingin insiden buruk 2016 terulang kembali. Karena ketidakbecusan DPU yang lambat bekerja, jalan yang harusnya bisa didanai pusat untuk rakyat akhirnya jadi korban,” ujarnya.

Menurut Bambang, saat dipanggil kemarin, Kepala DPUR-PR Marija mengklaim sudah mendapat kepastian dari Kementrian Pekerjaan Umum bahwa DAK tetap akan cair karena terjadi kendala saat proses lelang. Akan tetapi DPRD tak akan serta merta percaya karena sudah berulangkali di-PHP oleh DPU-PR yang selalu berjanji muluk namun realisasi amburadul.

“Konsekuensi dari DAK yang tidak cair adalah proyek dibatalkan. Padahal dari awal kami sudah wanti-wanti agar jangan terlambat, tetap saja nggak beres,” tukasnya. Wardoyo