JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Sisa Perhitungan Anggaran Tembus Rp 223 Miliar, DPRD Karanganyar Soroti Perencanaan

Sisa Perhitungan Anggaran Tembus Rp 223 Miliar, DPRD Karanganyar Soroti Perencanaan

38
BAGIKAN
ilustrasi

KARANGANYAR—DPRD Karanganyar menyoroti kurang matangnya perencanaan penganggaran oleh eksekutif dalam penyusunan APBD tahun 2016.

Sorotan itu dilontarkan menyusul neraca akhir APBD 2016 yang dilaporkan masih menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2016 sebanyak Rp 223,8 miliar.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda “Mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016” di DPRD Karanganyar, Kamis (13/7/2017). Dalam pendapat akhirnya, disampaikan bahwa silpa APBD 2016 tercatat mencapai Rp 223,8 miliar.

Tingginya angka silpa itu tak pelak langsung menuai pertanyaan dari legislator. Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto menilai tingginya angka silpa menjadi cerminan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan eksekutif dinilai masih kurang matang dan pas.

“Kalau hasil audit 90 persen kegiatan terselesaikan. Tapi hitungan anggaran belanja pegawainya terlalu tinggi, sehingga sisanya juga terlalu besar. Artinya perencanaan anggarannya kan ada yang nggak pas, sehingga anggaran tidak optimal,” katanya usai paripurna.

Kendati demikian, ia masih berharap silpa itu bisa dimanfaatkan pada APBD Perubahan 2017 nanti.

Ia menekankan agar silpa itu bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) serta infrastruktur.

Senada, Ketua Komisi B Tony Hatmoko memandang tingginya silpa itu juga mengindikasikan kurang matangnya perencanaan Pemkab dalam merancang APBD.

Ia berharap hal itu tidak terulang pada penyusunan APBD ke depan dan silpa yang ada bisa dimaksimalkan. “Dalam waktu 3-4 bulan ini harus rampung. November itu nanti sudah masuk pembahasan 2018,” ujarnya.

Sementara, Bupati Juliyatmono menyampaikan, silpa Rp 223,8 miliar itu terjadi karena belanja pegawai seperti tunjangan profesi guru tidak dapat dicairkan.

Namun ia menggaransi Pemkab sudah menyiapkan program lain untuk membelanjakan silpa secara efektif.

“Lewat mekanisme perubahan APBD. Titik berat ke penyempurnaan membiayai OPD baru. Misalnya untuk biaya telepon, listrik, air, dan lain-lain. Jangan sampai fungsi di masing-masing OPD tidak bergerak karena belanja tidak memadai. Ada bidang, kasie yang hanya menjalankan fungsi administrasi, tapi enggak ada dana,” tegasnya.

Wardoyo