Tolak PPDB Online Kedua, Puluhan Kasek SMP Swasta di Sragen Geruduk DPRD

Tolak PPDB Online Kedua, Puluhan Kasek SMP Swasta di Sragen Geruduk DPRD

474
Puluhan Kase SMP Swasta se-Sragen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMP Swasta (FKKS) saat menggeruduk DPRD dan menuntut pembatalan PPDB Online tahap kedua, Senin (3/7/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Puluhan Kepala Sekolah (Kasek) SMP swasta se-Kabupaten Sragen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMP Swasta (FKKS) menuntut dinas pendidikan meniadakan rencana pembukaan PPDB online tahap II untuk SMP Negeri yang belum terpenuhi kuotanya. Mereka beralasan PPDB online kedua itu akan mengancam dan mematikan peluang SMP swasta untuk bisa mendapat siswa pada tahun ajaran baru ini.

Tuntutan itu dilontarkan ketika puluhan Kasek dari berbagai SMP swasta itu menggeruduk DPRD Sragen untuk beraudiensi perihal wacana PPDB tahap kedua, Senin (3/7/2017). Ketua FKKS Sragen, Suprapto mengungkapkan rencana Disdikbud yang akan menggelar PPDB online tahap kedua pada 11-12 Juli nanti, telah memicu kecemasan di kalangan SMP swasta.

Pasalnya, selama ini sekolah-sekolah swasta mayoritas mendapatkan siswa dari limpahan yang tidak diterima di PPDB online sekolah negeri.Jika PPDB online akan dibuka tahap kedua, praktis hal itu akan makin memperkecil peluang SMP swasta untuk mendapatkan murid baru.

Baca Juga :  Buntut Mangkir Halalbihalal, Tunjangan Penghasilan 2.000 PNS di Sragen Bakal Dipotong

Mewakili 42 Kasek swasta yang hadir, ia juga menegaskan SMP swasta juga merupakan aset negara dan berkontribusi terhadap pendidikan anak bangsa. Sehingga sudah seyogianya pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah negeri saja. Soal ada SMP negeri yang kuotanya belum terpenuhi, mestinya tidak dipaksakan harus terisi penuh tapi bisa dilakukan pemerataan dengan mengurangi jumlah siswa per rombel tidak harus 32 siswa.

“Kami juga ingin keadilan. Sekolah swasta juga mengandung hajat hidup orang banyak. Seandainya mati, bagaimana kelangsungan nasib ratusan guru, anak istri dan keluarga mereka. Ini juga perlu dipertimbangkan, jangan mung mikir SMP negeri penuh saja. Sekolah negeri juga jangan hanya golek menange dewe, rombel harus penuh 32. Kalau kurang sedikit, ya diratakan kan bisa nggak perlu harus dipenuhkan,” paparnya.

Tuntutan FKKS itu mendapat dukungan dari sebagian unsur pimpinan DPRD dan anggota Komisi IV yang hadir. Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto memahami kegelisahan SMP swasta yang takut kehabisan siswa baru apabila diterapkan PPDB kedua.

Baca Juga :  Kenekatan Siswa SMP di Sragen Bakar Klinik Milik Orang Tua, Ternyata Ini Penyebabnya

Karenanya, ia meminta dinas mengkaji kembali dasar hukum PPDB kedua itu dan jika terpaksa dilaksanakan harus ada pembatasan atau prioritas bagi SMP Negeri tertentu yang memang masih memungkinkan saja.

Sementara, Plt Kadisdikbud Sragen, Suharto menyampaikan PPDB kedua itu
digagas karena masih ada 21 SMPN dengan 1.003 kursi yang belum terisi pada PPDB online tahap pertama. Iika dibiarkan tidak terisi, maka aset pemerintah menjadi tak termanfaatkan.

Ketua Panitia PPDB 2017, Suwardi menyampaikan dasar PPDB kedua itu
adalan Permendikbud, Standar Pendidikan Nasional (SPN) bahwa jumlah maksimal per rombel adalah 32 siswa. Perihal tuntutan pembatalan, menurutnya baru bisa ditentukan setelah daftar ulang selesai tanggal 5 Juli mendatang.

“Meskipun dibuka 4 atau 5 kali, kalau siswanya nggak mau kan juga nggak akan penuh kuotanya,” jelasnya. Wardoyo

Advertisements
BAGIKAN