Usai PPDB Online, 21 SMP Negeri di Sragen Gagal Penuhi Kuota Siswa

Usai PPDB Online, 21 SMP Negeri di Sragen Gagal Penuhi Kuota Siswa

182
Ilustrasi pengumuman PPDB

SRAGEN– Sebanyak 21 SMPN di Kabupaten Sragen diketahui gagal memenuhi kuota siswa baru dari hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online Tahun akademik 2017/2018 tahap pertama, yang berakhir 23 Juni lalu. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih menunggu kebijakan lebih lanjut meski sesuai jadwal SMPN yang belum terpenuhi masih dibuka kesempatan mengikuti PPDB tahap kedua 11-12 Juli mendatang.

Dari pantauan hasil PPDB Online tahap pertama lewat ppdb.sragenkab.go.id, 21 SMP negeri yang kekurangan siswa itu berada di 11 kecamatan pinggiran. Seperti Jenar, Kalijambe, Miri, Mondokan, Plupuh, Sambungmacan, Sidoharjo, Sukodono, Sumberlawang,Tangen dan Tanon.

Rata-rata yang kekurangan siswa merupakan SMP nomor dua di setiap
kecamatan dan SMPN berlabel Satu Atap. Namun ada pula SMPN terbaik kecamatan yang juga gagal memenuhi kuota diantaranya SMPN 1 Jenar, Kalijambe, Plupuh, Sambungmacan, dan Tanon.

Baca Juga :  Bandari Capjikia di Sragen Barat, Muhammad Paji Digerebek Polisi

Kekurangan bervariasi antara 2 kursi hingga 89 kursi. Terpisah, Sekretaris Panitia PPDB Kab Sragen, Sunar mengungkapkan sesuai petunjuk teknis (Juknis), SMP Negeri yang belum memenuhi kuota di PPDB tahap pertama, memang dijadwalkan mengikuti PPDB online tahap kedua untuk pemenuhan kota yang direncanakan 11-12 Juli.

Teknisnya, nantinya ketika sudah selesai daftar ulang, siswa yang sudah diterima, akan otomatis dikunci oleh sistem sehingga tidak bisa keluar atau mendaftar di PPDB kedua. Meski demikian, pelaksanaan PPDB kedua ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut termasuk hasil koordinasi dengan DPRD yang sempat menolak wacana itu.

Baca Juga :  Siswi SMK Sragen Korban Pencabulan Lahirkan Bayi. Minta Pelaku Dihukum Berat

“Kalau teknisnya sudah disiapkan PPDB tahap kedua bagi SMPN yang belum terpenuhi. Tapi kami menunggu dulu,’ jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi IV, Thohar Ahmadi menolak wacana PPDB tahap
kedua bagi SMPN yang kekurangan siswa itu. Menurutnya, kebijakan itu akan mematikan peluang sekolah swasta untuk mendapatkan murid baru. Ia berharap dinas mengkaji ulang bahkan membatalkan wacana itu demi menjaga asas keadilan dan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta.

“Kasihan sekolah swasta juga punya hak untuk dapat murid dan diayomi oleh pemerintah,” jelasnya. Wardoyo

BAGIKAN