JOGLOSEMAR.CO Berita Utama 96 Desa di Sragen Terancam TAk Bisa Cairkan Dana Desa, Ini Sebabnya

    96 Desa di Sragen Terancam TAk Bisa Cairkan Dana Desa, Ini Sebabnya

    69
    BAGIKAN
    Ilustrasi

    SRAGEN—Sebanyak 96 desa dari total 196 desa yang ada di Sragen terancam tidak bisa mencairkan dana desa (DD) tahap ketiga tahun anggaran 2017 ini.

    Hal itu menyusul belum kelarnya pembuatan administrasi dan laporan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa tahap kedua di 96 desa tersebut.

    Fakta itu diungkapkan oleh Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai memberikan pengarahan kepada semua kades di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (24/8/2017).

    Semua kades dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi pendampingan dana desa dari Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Sragen.

    “Laporan yang kami terima, sampai hari ini hanya ada 100 desa yang sudah clear (beres) SPj-nya. Yang 96 desa kita tunggu sampai besok (hari ini). Kalau besok belum beres juga SPj-nya, kita akan tunda pencairan dana desa tahap berikutnya,” ungkapnya.

    Yuni menguraikan, mengacu ketentuan, pemblokiran pencairan dana desa memang bisa dilakukan oleh Pemkab karena tiga alasan.

    Yakni, apabila desa belum melaporkan SPj penggunaan dana desa tahap sebelumnya, kemudian saldo dana desa tahap sebelumnya masih ngendon minimal 30 persen, dan terakhir apabila desa yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan atau pengawasan dari Inspektorat.

    Sanksi pemblokiran dana desa akan ditempuh lantaran Pemkab juga sudah melayangkan tiga kali surat peringatan (SP) kepada desa-desa yang belum beres SPj-nya.

    “Kalau dana ngendon masih 30 persen, berarti kan belum dicakke (digunakan). Untuk apa dikasih lagi,” tukasnya.

    Menurut Yuni, belum beresnya SPj di 96 desa itu lebih karena kendala sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa yang dinilai belum bisa melaksanakan administrasi dengan baik.

    Karenanya ia meminta kades untuk senantiasa berkoordinasi dan memilih SDM yang kompeten agar administrasi dana desa tidak lagi terlambat.

    “Kalau untuk pendampingan TP4D, kita sifatnya mengimbau agar mereka tidak kesulitan. Tapi kalau mereka merasa sudah bisa dan tidak perlu, ya itu tergantung mereka saja,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kajari Sragen, Herrus Batubara saat memberikan pengarahan mengingatkan kepada kades untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, maupun pengadministrasian dana desa.

    Sebab, dana desa yang jumlahnya hampir mendekati miliaran per desa, amat rawan terjadi penyimpangan jika tidak dikelola oleh SDM yang baik.

    Wardoyo