JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Ancaman Bupati Tak Mempan, 45 Desa di Sragen Ini Nekat Belum Serahkan...

Ancaman Bupati Tak Mempan, 45 Desa di Sragen Ini Nekat Belum Serahkan LPj Dana Desa

378
BAGIKAN

SRAGEN– Ancaman penundaan pencairan dana desa (DD) Tahap II untuk desa yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DD Tahap I yang dilontarkan Bupati Sragen pada Kamis (24/8) lalu ternyata tak sepenuhnya mempan. Buktinya, hingga empat hari melampaui deadline penyerahan, Rabu (30/8/2017), baru separuh dari 96 desa yang sudah menyerahkan LPj.

Sementara, 45 desa sisanya hingga kemarin masih nekat belum mengumpulkan LPj penggunaan DD tahap pertama. Hal itu disampaikan Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen, Is Susanto Hery Setyono, kemarin.

Kepada Joglosemar ia mengatakan saat dikumpulkan mendapat sosialisasi dari TP4D di Pendapa Rumdin Bupati, Kamis (24/8), masih ada 96 desa yang belum menyerahkan LPj. Oleh Bupati, saat itu memang mereka ditenggat waktu sehari untuk bisa menyerahkan LPj DD Tahap I.

Akan tetapi, hingga Rabu (30/8/2017) kemarin baru ada 51 desa dari 96 desa yang menyerahkan LPj mereka ke PMD. Sedangkan 45 desa belum menyerahkan. Padahal, imbauan dan dua kali surat peringatan sudah disampaikan ke semua desa untuk segera mengumpulkan.

“Sampai kemarin masih ada 45 desa yang belum menyerahkan. Soal sanksinya, seperti yang dingendikakne beliau Bu Bupati itu. Kalau kami hanya menerima LPj dari desa saja,” paparnya.

Menurutnya, untuk sanksi penundaan pencairan DD seperti yang disampaikan bupati, hal itu merupakan kebijakan pimpinan. Namun pihaknya hanya menunggu dari desa, mengingat sebenarnya tenggat waktu terakhhir pengumpulan LPj adalah tanggal 31 Agustus atau hari ini.

Hery menguraikan untuk total DD di 196 desa di Sragen mencapai Rp 160 miliar selama satu tahun. Pencairan DD itu dibagi dalam dua termin atau tahapan. Tahap pertama 60 persen sedangkan tahap kedua adalah 40 persen. Namun pencairan tahap kedua baru bisa dilakukan setelah LPj tahap pertama selesai.

“Mungkin karena dulu sudah mencairkan tapi kepalang Hari Raya sehingga waktu mau mbangun, desa menunggu waktu dari warga sehingga agak mundur. Kalau kami sesuai aturan saja. Yang sudah mengumpulkan LPj akan kita proses dan nanti bisa dicairkan tahap keduanya. Yang belum ya ditinggal dulu,” jelasnya.

Terpisah, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengingatkan kepada desa yang belum menyerahkan LPj untuk segera memenuhi kewajibannya. Sebab hal itu sudah digariskan dalam peraturan dari Kementerian Desa dan sudah ada kisi-kisinya. Pihaknya juga tidak bisa menghalangi ketika nantinya harus ada punishment atau sanksi bagi desa yang belum membuat LPj DD Tahap I.

“Karena mekanisme APBDes itu juga sama dengan APBD. Kalau Pemkab menerima DAK-DAU dalam proses enyerapan anggaran saja dapat punishment dari pusat, demikian juga dengan APBDes. Karena dengan tidak terserap itu juga menggangu arus cash flow di Pemkab,” tegasnya. Wardoyo