JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Bupati Sragen Minta Semua Kontraktor Lemot Di-blacklist

Bupati Sragen Minta Semua Kontraktor Lemot Di-blacklist

82
BAGIKAN
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto : Wardoyo

SRAGEN—Temuan banyaknya kontraktor pelaksana proyek fisik yang perkembangan pekerjaannya jauh di bawah target, akhirnya memantik reaksi keras dari Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Tak hanya peringatan, ia mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Marija untuk berani tegas memberikan pelajaran dengan mem-blacklist mereka.

Hal itu disampaikan Yuni saat ditemui usai meresmikan KIA Center di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcatpil), Kamis (24/8/2017).

Ia mengaku sangat kecewa dengan temuan Komisi III dalam sidak bahwa sebagian besar proyek jalan ternyata capaiannya sangat lambat dan jauh dari progres yang dijadwalkan.

“Saya kemarin sudah bilang ke kepala DPU, kita harus berani tegas. Sragen kan selama ini belum pernah mem-blacklist secara resmi seorang kontraktor A, B, C, D. Makanya saya bilang kita harus memulai itu, yang pertama kalau memang sampai tiga kali surat peringatan (SP) tidak ada movement (perkembangan) sama sekali,” ujarnya tegas.

Menurutnya, tidak masalah seandainya langkahnya mem-blacklist rekanan itu nantinya bakal menjadi sejarah baru dalam dunia perkonstruksian di Sragen.

Sebaliknya, ia memandang pemblokiran sebuah rekanan harus dilakukan untuk memberi pelajaran kepada pelaku kontraktor dan demi kebaikan Sragen ke depannya.

Meski demikian, sanksi blacklist tetap harus dijalankan sesuai prosedur. Pihaknya meminta DPU segera memanggil rekanan yang capaiannya lambat, kemudian diberikan SP 1 hingga SP 3 jika memang tidak ada kemajuan.

Yuni juga mengingatkan pentingnya sebuah koordinasi. Menurutnya, bukan hal tabu kepala DPU menemui kontraktor apabila untuk kepentingan memastikan semua kontraktor berjalan.

Terkait kinerja pengawas yang sempat disorot DPRD, ia mengaku setiap pekan pengawas proyek sudah proaktif mengirim laporan pencapaian proyek baik dari DAK, APBD, atau Bankeu provinsi ke dirinya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Sragen, Muh Haris Effendi juga menilai keterlambatan rekanan itu semestinya tidak terjadi apabila DPU lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja rekanan pelaksana.

Pasalnya dengan pekerjaan yang molor, maka akan merugikan Pemkab karena serapan anggaran rendah, serta merugikan masyarakat yang sudah lama menunggu pengerjaan infrastruktur.

Wardoyo