JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Diduga Ada Rapat Siluman di DPRD Sragen, Raperda Perdes Diminta Dihentikan

Diduga Ada Rapat Siluman di DPRD Sragen, Raperda Perdes Diminta Dihentikan

835
BAGIKAN
Ilustrasi

SRAGEN– Sejumlah fraksi di DPRD dan aktivis LSM mengingatkan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Perda Perangkat Desa (Perdes) untuk tidak gegabah segera memparipurnakan. Sebaliknya mereka mendesak Pansus menghentikan proses pengajuan Raperda karena mengendus ada sejumlah kejanggalan dan pelanggaran Tatib dalam proses pembahasan yang mendadak diklaim sudah selesai tersebut.

Aktivis LSM Mapan, Handoko mengungkapkan sedikit kaget dengan kabar bahwa Raperda Perdes akan segera diparipurnakan setelah rapat Pansus tanggal 21 Agustus lalu. Pasalnya, sepengetahuannya, rapat pada tanggal itu tidak pernah diagendakan di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Padahal mengacu pada Perda No 1/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sragen Pasal 53, semua agenda rapat DPRD harus terlebih dahulu diagendakan dalam agenda Banmus.

“Kalau Tatib sudah mengatur begitu, sementara tanggal 21 Agustus itu tidak ada jadwal pembahasan oleh Banmus, apakah itu bukan rapat ilegal. Kalau toh Pansus sudah selesai mestinya harus difasilitasi dan sinkronisasi dulu ke Gubernur. Tapi kenapa tiba-tiba Ketua Pansus ngotot bahwa Perda sudah selesai. Ini ada apa?,” paparnya Minggu (27/8/2017).

Ia mendesak Pansus menghentikan proses Perda itu. Selain nuansa pelanggaran aturan, Perda Perdes itu juga masih menyisakan beberapa pasal yang debatable dan belum dibahas. Ia meminta Pansus tidak hanya mengejar kepentingan tertentu, lantaran Perda itu tak hanya menyangkut perangkat desa tapi juga kepentingan masyarakat luas.

“Kami minta dihentikan daripada menjadi masalah. Ini demi kepentingan masyarakat Sragen secara luas,” tandasnya.

Ketua Fraksi PKB, Faturrohman membenarkan jika tanggal 21 Agustus itu, tidak ada jadwal rapat pembahasan Perda Perdes di Banmus. Menurutnya sikap ngotot Pimpinan Pansus yang menggap Perda sudah selesai, juga melanggar Permendagri No 80/2015.

Dalam Permendagri itu, digariskan bahwa sebelum diparipurnakan, Raperda harus terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi dan fasilitasi ke Gubernur. Sementara dua tahapan itu belum dilalui dan dilakukan.

“Apalagi masih ada 4 pasal peralihan yang kemarin belum dimasukkan padahal itu sangat krusial. Seperti masalah penarikan carik PNS, usia jabatan dari 20 tahun menjadi 60 tahun dan penataan Perdes,” jelasnya.

Kecaman juga dilontarkan Fraksi Golkar yang juga mempertanyakan pelanggaran Tatib dalam pembahasan Perda itu. Ketua Pansus, Sutrisno dari PDIP, belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi, HP-nya menunjukkan nada dialihkan. (Wardoyo)