JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen DPRD dan MUI Sragen Rame-Rame Tolak Full Day School. Begini Alasannya

DPRD dan MUI Sragen Rame-Rame Tolak Full Day School. Begini Alasannya

620
BAGIKAN
Ilustrasi

SRAGEN– Kalangan DPRD Sragen dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) rame-rame mendesak pemerintah Kabupaten Sragen utamanya dinas pendidikan menolak wacana penerapan lima hari sekolah atau full day school (FDS) yang digulirkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mereka khawatir penerapan kebijakan lima hari sekolah itu akan mematikan kelangsungan 3.500 madrasah dan taman pendidikan alquran (TPA) yang selama ini menjadi pengisi pendidikan keagamaan untuk siswa pada sore hari.

Desakan penolakan itu disuarakan oleh Fraksi PKB dan PDIP DPRD Sragen, Rabu (1/8/2017). Ketua Fraksi PKB Sragen, Faturrohman meminta dinas pendidikan menolak pemberlakuan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang didalamnya mengatur lima hari sekolah atau FDS. Pasalnya kebijakan itu dinilai kurang pas untuk diterapkan untuk sekolah formal di jenjang bawah.

Pasalnya, selain kesiapan psikologis siswa untuk bisa belajar seharian, lima hari sekolah juga akan membebani orangtua yang harus menyiapkan bekal untuk anaknya. Lebih dari itu, kebijakan lima hari sekolah dinilai justru akan mengancam kelangsungan pendidikan
moralitas dan keagamaan siswa yang selama ini diperoleh dari bangku informal yakni di TPA, TPQ, madrasah yang rata-rata menggelar pembelajaran selepas jam sekolah atau sore hari.

“Kalau nanti sekolah diberlakukan 5 hari sampai sore, 3.500 madin TPA dan TPQ itu akan mati. Jika madrasah diniyah sudah tidak memiliki murid, ini berarti akan banyak anak-anak yang tidak bisa membaca al-Quran, tidak tahu tata cara bersuci, beribadah, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Karena selama ini kita tahu dan merasakan bersama, bahwa masyarakat tahu tentang semua itu dari madrasah diniyah,” paparnya kemarin.

Faturrohan menegaskan bahwa sikap PKB menolak FDS bukan hanya semata-mata menjaga eksistensi Madin, TPA, atau TPQ saja. Akan tetapi lebih dari itu, ia melihat bahwa hakekat pendidikan mestinya tak hanya fokus pembekalan ilmu-ilmu formal semata namun pendidikan akhlak, keagamaan dan moralitas sangat diperlukan di tengah era modernisasi dan globalisasi sekarang ini.

Menurutnya di Sragen hampir ada 3.500 madin, TPA, TPQ yang tersebar di seluruh wilayah. Sementara data di Kementerian Agama (Kemenag) Sragen 2011, jumlah pengasuh di Ponpes-Madin di seluruh Sragen tercatat sebanyak 4.990 orang. Sementara pengasuh TPA/TPQW dibawah koordinasi Badko hanya 3.425 orang.

Senada, penolakan juga dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya, Sigit Pramono. Menurutnya dengan FDS, selain mengancam kelangsungan pendidikan madrasah sore, kebijakan itu juga belum pas jika diterapkan untuk sekolah formal di daerah.

“Apalagi kapasitas berfikir dan daya konsentrasi seorang anak SD atau SMP kan ada batasannya dan ada titik lelahnya juga. Kami khwatir kalau dipaksakan seharian harus menerima pelajaran, bukannya tambah pintar tapi siswa jadi malah bosan sehingga nggak bisa menangkap pelajaran dengan baik,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris MUI Sragen, Moh Fadlan menilai kebijakan FDS yang digulirkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhajir Effendi itu sebenarnya lebih pada mencari sensasi semata. Pasalnya ia mengamati selama ini pola FDS itu sebenarnya sudah diterapkan di tataran pondok pesantren.

Namun, ketika hal itu diterapkan di sekolah umum, menurutnya sudah terlambat dan akan banyak memicu gejolak karena dinilai tidak pas dengan sosio kultural di daerah. Karenanya ia meminta dinas pendidikan tidak gegabah menerapkannya namun perlu dipertimbangkan untuk mencari solusi terbaiknya agar pendidikan formal bisa berjalan sementara pendidikan keagamaan tidak tersingkirkan.

“Janganlah dunia pendidikan ini mempertontonkan tarik menarik kemana-mana. Karena harus diakui selama ini pendidikan keagamaan di jalur formal memang kurang, makanya muncul pendidikan informal sore lewat madrasah, TPA, TPQ. Prinsip kami pertahankan yang selama ini
sudah bagus, muncul baru lagi yang lebih bagus. Kalau muncul baru ternyata tidak lebih bagus, buat apa,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen, Kusmanto mengungkapkan saat ini baru dilakukan inventarisasi sekolah-sekolah yang sudah melakukan FDS. Meski demikian, dinas belum akan memberlakukan sistem FDS ke semua sekolah.

“Belum akan menerapkan. Ini baru inventarisasi dulu sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Ada beberapa sekolah swasta yang sudah menerapkan. Tapi kalau untuk penerapan di semua sekolah, belum,” paparnya. (Wardoyo)