Dugaan Korupsi Penjualan Benih Rp 190 Juta, Pegawai PT Pertani Terancam 20...

Dugaan Korupsi Penjualan Benih Rp 190 Juta, Pegawai PT Pertani Terancam 20 Tahun

340
ilustrasi pengadilan. Foto : mexicoinstitute

KARANGANYAR—Kejari Karanganyar resmi menyatakan pegawai PT Pertani asal Karanganyar berinisial JP sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan benih milik salah satu perusahaan BUMN tersebut.

Atas indikasi tersebut, JP bakal dijerat dengan pasal yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Kejari Karanganyar, IDG Wirajana melalui Kasie Pidana Khusus, Hanung Widyatmoko, Senin (7/8/2017).

Ia mengungkapkan, JP memang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurutnya, perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap pemberkasan. Pihaknya menargetkan dalam waktu dekat di bulan ini, berkas diharapkan sudah bisa selesai dan bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk disidangkan.

Baca Juga :  Diduga Cabuli Empat Siswanya, Guru Berstatus PNS di Karanganyar Ini Terancam Dipecat

“Modusnya, tersangka ini sebagai pegawai yang bertugas menjual benih padi milik PT Pertani ke toko-toko atau kios. Nah, hampir sebagian besar sudah langsung membayar tunai. Akan tetapi uangnya ternyata tidak disetorkan ke PT Pertani, tapi dipakai sendiri oleh yang bersangkutan,” ungkapnya.

Hanung menjelaskan, dari hasil penyidikan, jumlah total uang hasil penjualan yang diduga tidak disetorkan mencapai Rp 190 juta. Karena PT Pertani termasuk dalam perusahaan milik BUMN, maka kerugian itu pun akhirnya menjadi kerugian negara.

Baca Juga :  Kasus Main Hakim Sendiri Menghancurkan Warkop Mesum di Mojogedang, 17 Warga Bakal Terseret Jadi Tersangka

Atas tindakannya itu, tersangka bakal dijerat pasal 2 juncto pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sementara, Kepala Kejari Karanganyar, IDG Wirajana menyampaikan, dalam menangani kasus korupsi, pihaknya lebih mengedepankan upaya pencegahan.

Salah satunya terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal itu dilakukan dengan melakukan penyuluhan secara berkala ke desa-desa.

“Apa lagi saat ini, desa mengelola  keuangan cukup besar yang berasal dari alokasi dana desa. Kita juga menegaskan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengakibatkan persoalan hukum,” pungkasnya.

Wardoyo

BAGIKAN