JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Eksekutif Akui Masih Ada Kekurangan KUA-PPAS

Eksekutif Akui Masih Ada Kekurangan KUA-PPAS

18
BAGIKAN
ilustrasi

KARANGANYAR—Pihak eksekutif memastikan sudah menyerahkan Draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017 ke pimpinan DPRD. Meski demikian, draf tersebut diakui masih ada beberapa kekurangan yang menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan oleh Sekda Karanganyar, Samsi, Selasa (8/8/2017). Ia mengatakan, draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 sudah diserahkan ke DPRD dua hari lalu.

Menurutnya, saat ini draf tersebut dimungkinkan masih dipelajari oleh DPRD untuk selanjutnya segera diagendakan untuk dibahas bersama eksekutif.

“Sudah kita serahkan. Mungkin masih dipelajari, nanti segera dibahas,” ungkapnya.

Namun ia mengungkapkan, draf KUA-PPAS itu memang masih ada sejumlah hal yang menjadi perhatian. Di antaranya kekurangan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyangkut urusan rutin wajib.

Kemudian perihal urusan yang mendesak yang harus diagendakan seperti infrastruktur akibat bencana atau kerusakan yang mengganggu pelayanan.

Tidak hanya itu, yang tak ketinggalan adalah mencukupi kebutuhan OPD baru yang saat penetapan SOT baru dibahas, sehingga baru dicukupi kebutuhan sementara.

Terpisah, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto mengatakan, draf KUA-PPAS baru diterima pimpinan dewan sekitar dua hari lalu dan saat ini masih dipelajari.

Jika memang sudah dipandang lengkap dan memenuhi ketentuan, maka DPRD akan segera mengagendakan untuk dilakukan pembahasan.

“Baru kita pelajari. Kalau sudah sesuai, nanti segera kita agendakan pembahasan melalui rapat Banmus,” terangnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Tony Hatmoko mengungkapkan, draf KUA-PPAS yang diajukan tim anggaran Pemkab tersebut masih mentah dan banyak hal yang harus diperbaiki.

Seperti belum terincinya anggaran kegiatan serta kebijakan skala prioritas, termasuk kelanjutan kebijakan pendidikan gratis.

“Kami melihat masih banyak kekurangan. Kita agendakan, pada akhir Agustus baru kita lakukan pembahasan,” lanjutnya.

Wardoyo