JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Guru SD Ketahuan Pesta Sabu di Karanganyar Diberhentikan Sementara

Guru SD Ketahuan Pesta Sabu di Karanganyar Diberhentikan Sementara

601
BAGIKAN
Ilustrasi sabu. Foto : Dok

KARANGANYAR- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Karanganyar memastikan segera memberhentikan ED (47), seorang PNS yang mengajar di sebuah SD Negeri di Karanganyar, yang digerebek Polres saat pesta sabu dan judi pekan lalu.

Tidak hanya itu, PNS asal Dukuh Sembuh RT 4/6, Jatirejo, Jumapolo, Karanganyar itu juga bakal diberi sanksi tambahan berupa pemotongan gaji 25 persen ketika sudah resmi berstatus tersangka dan menjalani penahanan.

Penegasan itu disampaikan Kepala BKPP Karanganyar, Siswanto Minggu (20/8/2017). Kepada Joglosemar, ia menyampaikan seperti yang disampaikan Bupati Juliyatmono, Pemkab memang akan mengambil tindakan tegas terhadap PNS yang terbukti terlibat narkoba.

Begitu pula terhadap ED, saat ini pihaknya tinggal menunggu surat tembusan atau surat tertulis dari Polres yang menyatakan perihal kasus hukum yang mendera PNS tersebut.

“Nah dari surat itu nanti akan menjadi dasar kita untuk mengambil tindak lanjut. Sesuai ketentuan, sembari menunggu proses hukum berjalan, nanti akan diberhentikan sementara karena yang bersangkutan menjalani proses hukum. Selama itu pula, nanti hanya akan menerima gaji 75 persen dari haknya,” paparnya kemarin.

Setelah proses hukum persidangan tuntas dan ada putusan inkrah, nantinya tim Pemkab terdiri dari Sekda, BKPP, Inspektorat dan dinas terkait akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat. Rapat itulah yang akan menentukan nasib dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap PNS yang bersangkutan.

Perihal sanksi pecat seperti yang pernah diungkapkan bupati, Siswanto menyampaikan hal itu nantinya tergantung dari putusan inkrah dan hasil pembahasan oleh Tim Pemkab. Yang jelas, pihaknya menekankan bahwa Pemkab akan menindak tegas PNS yang terbukti narkoba.

“Alurnya sudah jelas. Aturan di PP 53/2010 juga sudah jelas,” tegasnya.

Ditambahkan Siswanto, berbagai upaya antisipatif lewat imbauan lisan dan sosialisasi agar menghindari narkoba, sebenarnya tak henti dilakukan terhadap jajaran PNS di setiap kesempatan. Termasuk lewat pimpinan SKPD masing-masing.

Ia juga meyakini sebenarnya seorang PNS terlebih guru, mestinya juga sudah memahami hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan seperti pada PP 53/2010. Akan tetapi, seintensif apapun sosialisasi, menurutnya semua pada akhirnya memang kembali pada individu PNS masing-masing.

“Sampai-sampai saya sendiri setiap apel pagi selalu mengingatkan.

Lewat kepala SKPD juga kita sampaikan. Kami yakin PNS mestinya sudah tahu itu. Sekali lagi semua akhirnya kan kembali pada pribadi masing-masing,” tandasnya.

Wardoyo