JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini Hukum Islam dan Pemerataan Ekonomi Umat

Hukum Islam dan Pemerataan Ekonomi Umat

122
BAGIKAN
Ilustrasi
Fatkhul Muin
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UMS

 Dimensi sosial-ekonomi merupakan basis dasar bagi pembangunan hukum nasional, tidak terkecuali dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan mendasarkan kepada Islam agama mayoritas di Indonesia.

Setting sosial-ekonomi umat Islam dalam paradigma pembangunan hukum Islam tidak terlepaskan pada periode-periode masyarakat Indonesia secara umumnya, di mana akan berangkat pada basis infrastruktur masyarakat Indonesia, kemudian kesadaran umat dan yang pada akhirnya melahirkan karakteristik hukum itu sendiri.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, apabila dirumuskan dalam tipologi, akan dapat dirumuskan ke dalam empat, periodisasi. Pada tahap kesatu, pada zaman adat-relegius, pada tahap kedua ideologi (praindustri), pada tahap ketiga industri dan pada tahan keempat yaitu informasi/jasa dengan kesadaran umatnya pada ilmu, dan yang dibangun adalah sistem rasional.

Pada tahap ketiga lahir UU Perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI) dan UU Peradilan Agama, sedangka pada tahap keempat lahir undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat, undang-undang wakaf.

Pada prinsipnya bahwa keempat tipologi pembangunan hukum Islam pada masa ke masa mengalami perubahan dan pada tahap/fase keempat mengalami perubahan yang signifikan dalam perkembangannya, yaitu pada aspek sosial dan ekonomi atau dalam bahasa lain disebut sebagai aspek muamalat dan filantropi.

Hal ini harus memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia dalam usaha untuk pembangunan hukum Islam di Indonesia, karena menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, bahwa  pondasi bangunan hukum Islam (Syariah) itu direpresentasikan oleh kemaslahatan yang ditujukan kepada kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawinya.

Hukum Islam (syariah) menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (‘adâlah), kasih sayang (rahmah), dan maslahat. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam (syariah), meskipun dicari rasionalisasi (ta‘wîl) untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam (syariah)(Asmawi: 2009). Disinilah sesungguhnya pentingnya adanya maslahah.

Oleh karena itu dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia, dimana social-economic capital umat Islam sebagai dasar dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia akan menjadi kekuatan umat Islam dalam pembangunan hukum Islam sebagai upaya untuk menciptakan (al ‘Adalah al ‘Itimâiyah) yang pada hakikatnya bukan saja bagi umat Islam di Indonesia, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pada hakikatnya, bahwa kesejahteraan yang dibangun dalam Islam dalam dimensi al ‘Adalah bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh.

Kalau merujuk dalam bidang ekonomi, arah pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam bidang ekonomi seperti yang diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai  bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.

Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Sistem pemerataan ekonomi merupakan wujud dari nilai-nilai Islam dan Pancasila, yaitu keadilan sosial (al-ad’alatul ijtimaiyah). Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan (maqasid syariah) yang pada dasarnya menghadirkan kepada kesejahteraan terhadap masyarakat.

Selain itu, dalam bidang lainnya seperti zakat, infak, sodaqah yang diatur dalam satu UU, yaitu undang-undang zakat dan UU wakaf.(*)