JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Ini Beberapa Poin di Raperda Perangkat Desa Sragen Yang Rawan Picu Konflik...

Ini Beberapa Poin di Raperda Perangkat Desa Sragen Yang Rawan Picu Konflik dan Perdebatan

290
BAGIKAN
ilustrasi perangkat desa

SRAGEN– Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Perangkat Desa (Perdes) membantah tudingan mengulur-ulur atau memperlambat pembahasan. Sebaliknya, mereka beralasan perlu waktu dan kecermatan mengingat ada beberapa poin krusial dalam Raperda itu yang berpotensi memicu perdebatan di masyarakat.

Anggota Pansus dari FKPB, Faturrohman mengungkapkan dari pencermatannya, ada tiga poin krusial yang berpotensi bakal menjadi perdebatan pada pembahasan Raperda itu. Yakni persoalan status carik (Sekdes) PNS dan PNS yang diperbantukan jadi carik, persoalan penataan perangkat dan ketentuan batasan masa kerja.

“Untuk status carik, opsinya PNS yang dicarikkan memang harusnya ditarik ke OPD masing-masing. Lalu masa kerja, di UU Desa, diatur.maksimal umur 60 tahun. Sementara saat ini ada berapa ratus perangkat yang diangkat dengan SK masa kerja 20 tahun. Kalau berdasarkan SK itu, saat ini sudah ada yang habis atau tinggal tiga empat tahun lagi. Yang
krusial lagi soal penataan perangkat,” paparnya.

Anggota Pansus dari FPKS, Aris Surawan juga mengakui dinamika masukan, usulan, dan saran dari masyarakat memang butuh pencermatan agar semua bisa terakomodasi tanpa ada ekses yang timbul.

Ia merasakan saat ini ada dua kutub usulan yang bertolak belakang yakni dari masyarakat dan kubu perangkat. Kubu kalangan perangkat menghendaki agar Perda memberi ruang penataan perangkat di lingkup desa. Sementara, masyarakat luas yang anaknya baru lulus dan ingin
berkiprah di desa, menghendaki kekosongan perangkat dibuka seluas-luasnya sehingga anak mereka bisa berkiprah.

“Mungkin di ketentuan peralihan aspirasi dua kubu itu yang akan menjadi perdebatan. Tapi tidak ada itikad DPRD memperlambat, kita juga gerah jika tidak segera dituntaskan,” jelasnya.

Ketua Pansus, Sutrisno menegaskan selain menyangkut masalah masyarakat se-Sragen dan pelayanan desa, padatnya agenda pembahasan Raperda wajib seperti perhitungan APBD 2016 dan KUA-PPAS APBD-Perubahan 2017 juga menjadi faktor yang membuat Perda Perdes terpaksa belum bisa selesai.

“Kami akan berusaha. Sampai hari ini pembahasan sudah sampai pasal 35 dari 43 pasal. Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus bisa selesai,” jelasnya yang kemarin memimpin lanjutan Pembahasan Raperda itu bersama eksekutif di DPRD. Wardoyo