JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kisruh Raperda Perdes, Pimwan Minta Pembahasan Ulang, Eksekutif Pasrah

Kisruh Raperda Perdes, Pimwan Minta Pembahasan Ulang, Eksekutif Pasrah

364
BAGIKAN
Perwakilan Pradja saat beraudiensi dengan Pansus DPRD soal polemik Perbup dan Penataan SOTK Pemdes di DPRD beberapa waktu lalu. Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Unsur pimpinan DPRD atau dewan (Pimwan) menegaskan tidak akan mengizinkan usulan panitia khusus (Pansus) Raperda Perangkat Desa (Perdes). Sebaliknya, mereka meminta agar dilakukan penjadwalan ulang rapat pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku guna menghindari pelanggaran hukum.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto, Selasa (29/8/2017). Kepada wartawan, ia menyampaikan penolakan rencana paripurna lebih dikarenakan ada pelanggaran mekanisme yakni pembahasan tanggal 21 Agustus yang tidak pernah diagendakan di badan musyawarah (Banmus). Pihaknya meminta agar dilakukan penjadwalan ulang untuk pembahasan serta dilakukan fasilitasi ke Gubernur atau Pemprov sesuai aturan.

“Kita bicara soal aturan saja, karena ini menyangkut produk hukum. Kami tidak ingin blunder dengan memaksakan paripurna sementara pembahasannya tidak masuk agenda Banmus. Kami minta diagendakan lagi dan dibahas sesuai prosedur sampai selesai karena Perda ini krusial menyangkut hajat hidup masyarakat,” paparnya kemarin.

Terkait alasan Pansus bahwa Raperda Perdes sudah melampaui tenggat perpanjangan kedua kali yang jatuh pada 25 Agustus 2017 lalu, menurutnya tidak jadi soal. Mengacu aturan, perpanjangan bisa dilanjutkan kembali terpenting pembahasan sesuai prosedur.

Justru jika pembahasan dipaksakan di luar agenda dan dianggap legal, menurutnya hal itu malah tidak diatur dalam Tata Tertib. Ia juga menyinggung adanya pernyataan anggota yang siap pasang badan sementara dalam rapat yang bersangkutan lebih banyak diam.

“Raperda masih banyak yang belum final dan perlu disinkronkan juga,” tukasnya.

Sementara, Ketua Pansus Raperda Perdes, Sutrisno menyampaikan wacana segera menyelesaikan Raperda itu karena pihaknya menilai Pansus sudah melampaui tenggat waktu perpanjangan kedua 25 Agustus 2017 lalu. Soal rapat 21 Agustus yang dinilai tak masuk agenda Banmus, menurutnya hal itu dilakukan juga demi mengejar tenggat waktu yang diberikan melalui SK pimpinan.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Suhariyanto mengatakan tidak berkomentar soal Raperda Perdes yang memicu polemik di DPRD. Pihaknya menilai persoalan pembahasan 21 Agustus yang dinilai illegal dan terancam tidak bisa diparipurnakan, itu sudah ranah DPRD. (Wardoyo)