JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Lolos Sanksi DAK, DAU Sragen Malah Dipangkas Rp 21 Miliar. Ini Dampaknya..

Lolos Sanksi DAK, DAU Sragen Malah Dipangkas Rp 21 Miliar. Ini Dampaknya..

321
BAGIKAN
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menunjukkan uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 seusai peluncurannya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

SRAGEN– Kabupaten Sragen kembali mendapat cobaan. Setelah lolos dari sanksi pemblokiran dana alokasi khusus (DAK) gara-gara keterlambatan penyerapan anggaran untuk 5 proyek DAK, kali ini Pemkab harus menerima kenyataan mendapat pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebesar Rp 21, 4 miliar di 2017.

Kebijakan Pemangkasan DAU diterima dua hari lalu dari pemberitahuan yang disampaikan oleh pusat. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, seusai menghadiri peringatan Hari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di gedung Kartini Sragen, membenarkan adanya pemotongan DAU dari pusat sebesar 2 persen atau senilai Rp 21 miliar untuk Sragen.

“Iya, ada pemotongan DAU dari pusat. Nilainya sekitar Rp 21 miliar, semua daerah,” paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto menyampaikan DAU untuk Sragen memang dipangkas oleh pusat. Nilainya sebesar Rp 21,438 miliar atau 2 persen dari pagu DAU indikatif Sragen Tahun 2017 sebesar Rp 1,067 trilyun.

Menurutnya, pemangkasan itu terjadi karena penerimaan negara bersih (PNB) di APBN 2017 tidak sesuai dengan proyeksi awal. Sehingga dampaknya, DAU untuk semua daerah akhirnya dilakukan penyesuaian dengan pemangkasan 2 persen.

“Seluruh Indonesia dikurangi, bukan hanya Sragen,” ujarnya.

Menurut Tatag, imbas dari kebijakan pemotongan DAU tersebut daerah harus menghitung ulang program yang akan dilaksanakan. Dengan DAU yang berkurang sebesar itu, nantinya terpaksa memang akan ada pos-pos kegiatan di sejumlah dinas yang harus dicoret atau dilakukan
penyesuaian pada APBD-Perubahan 2017.

“Ini baru akan diratapkan, mana-mana pos yang harus dilakukan efisiensi dan penyesuaian. Tapi semua sudah diantisipasi dan tidak ada istilah memberatkan,” tandasnya.

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen, Fathurrohman
mengaku baru mendengar adanya kebijakan pemotongan DAU sebesar 2 persen tersebut.Dirinya berharap agar eksekutif segera berhitung pos anggaran mana saja yang dicoret dalam APBD Perubahan.

Fathurrohman menyarankan pos anggaran yang dicoret adalah pos belanja langsung serta belanja modal. Jangan sampai pemotongan itu berimbas pada pengurangan belanja tidak langsung, yakni gaji dan tunjangan pegawai.

“Tentunya sejumlah belanja langsung seperti pengadaan alat kesehatan di RSUD bisa dicoret dulu. Jangan sampai belanja gaji yang dipotong,” tuturnya.(Wardoyo)